PMKRI Cabang Kupang: Jawaban Kabid Humas Polda NTT Melenceng Dari Substansi

Kupang-suaraNTT.com,-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kupang Santo Fransiskus Xaverius Memberi tanggapan menohok Atas respon dari Kritikan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTT.

Dengan Tegas Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang, Clara Yunita Tefa Mengatakan Rekruitmen calon siswa (CASIS) Akademi Kepolisian (Akpol) yang didominasi oleh anak-anak pejabat dan polisi berpangkat tinggi merupakan permasalahan serius yang mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi.

Masalah ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan akses dan peluang, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Jawaban dari Kabid Humas POLDA NTT dianggap melenceng dari subtansi, “Loh memangnya anak POLRI tidak bisa masuk AKPOL?” adalah respon yang dangkal dan mengabaikan substansi dari kritik yang diajukan. Pernyataan ini gagal memahami inti masalah yang bukan tentang siapa yang boleh atau tidak boleh masuk Akpol, melainkan tentang bagaimana proses seleksi dilakukan dengan adil dan transparan, tanpa keberpihakan pada status sosial atau jabatan orang tua.

Kritik Terhadap Permasalahan dan Jawaban Kabid Humas POLDA Kombes Pol Aryasandi, menurut Aktor Gerakan PMKRI cabang Kupang, Clara Yunita Tefa bahwa tidak menjawab permasalahan yang ada.

Kepada media ini, kami 11 Juli 2024 Yunita menjalankan bahwa:

1. Meritokrasi yang Tergerus

Prinsip dasar dari rekrutmen Akpol seharusnya adalah meritokrasi, di mana calon yang paling kompeten dan berprestasi dipilih berdasarkan kemampuan mereka, bukan latar belakang keluarga. Dominasi anak-anak pejabat dan polisi berpangkat tinggi dalam proses seleksi ini menimbulkan kecurigaan bahwa sistem rekrutmen telah dikompromikan.

2. Ketidakadilan Sosial

Ketika akses ke pendidikan kepolisian yang prestisius seperti Akpol lebih mudah diperoleh oleh mereka yang memiliki koneksi, hal ini menciptakan ketidakadilan sosial. Banyak calon siswa yang mungkin lebih layak tetapi tidak memiliki kesempatan yang sama karena mereka tidak memiliki ‘jalur khusus’ yang sama.

3. Jawaban yang menghindar

Pernyataan Kabid Humas POLDA NTT menghindari kritik utama dengan memberikan jawaban retoris yang tidak menanggapi inti masalah. Pertanyaannya bukan tentang apakah anak-anak polisi bisa masuk Akpol, tetapi tentang apakah proses seleksi dilakukan dengan transparan dan adil untuk semua calon, tanpa pengaruh nepotisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *