Kupang-suataNTT.com,-Anton Natun Sebut Kondisi pemerintah daerah kabupaten Kupang tidak sehat, sebab target APBD tidak tercapai.
Menurutnya struktur APBD tahun 2023 dari pendapatan tidak realistis, fokus pendapatan tidak masuk, persentase sangat kecil dan belanja yang overlap, alias berlebihan.
Selain itu dikatakan politisi Hanura yang kini sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang 4 periode ini menyebut pembiayaan juga mengalami devisit tajam, hal ini berpengaruh sampai masuk tahun 2024.
Sementara masuk tahun 2024 dikatain Anton Natun bahwa ada pengaruh besar Silpa kabupaten Kupang sekitar 68 miliar yang adalah Silpa bertuan.
“Kemudian semua target penerimaan khusus daerah tidak masuk maka pembiayaan kita 2024 kacau,”ujarnya. Senin (5/8/2024) di kantor DPRD Oelamasi usai mengikuti Sidang II masa Sidang III dengan agenda perhitungan APBD 2024 paripurna agenda pemandangan umum fraksi.
Anton Natun juga berharap TTP pegawai harus di bayarkan kemudian semua persetujuan dengan pemerintah soal penetapan APBD harus jalan. Sebab menurut Anton jika Silpa bertuan itu tidak segera direalisasi akan menambah beban daerah.
Ditegaskan juga bahwa pemerintah harus konsisten sehingga rakyat tidak dikorbankan atau di persulit.
Hal senada di sampaikan Mesak Mbura dari Fraksi Gabungan yakni Perindo,PBB dan PSI terkait Silpa 68 miliar.
Dirinya tegas mempertanyakan Silpa bertuan berapa dan tidak bertuan berapa harus dijelaskan pemerintah.
Menurutnya hal ini harus dipertanyakan mengapa Silpa mencapai 68 miliar sedangkan pemerintah daerah kabupaten Kupang sementara mengalami kekurangan atau devisit.
Untuk di ketahui sidang II masa sidang III DPRD tahun 2024 Masi berlanjut sejak dibuka Senin 5 Agustus 2024, hingga Selasa 6 Agustus 2024.
