“Pancasila Bukan Untuk Dirayakan, Melainkan Janji Negara yang Harus Diwujudkan”
SUARANTT.COM,-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Regio Timor menggelar aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Senin (1/6/2026).
Aksi ini merupakan hasil konsolidasi berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan se-Pulau Timor yang memandang bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, masih jauh dari kenyataan yang dirasakan masyarakat NTT.
Aliansi menilai bahwa setiap tahun Pancasila dirayakan secara seremonial, namun persoalan mendasar masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pembangunan masih terus berlangsung tanpa penyelesaian yang memadai.
Koordinator Lapangan aksi, Herry (IMMALA), menegaskan bahwa refleksi Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
“Pancasila tidak boleh berhenti menjadi slogan. Pancasila adalah janji konstitusional yang wajib diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama masyarakat di daerah-daerah yang selama ini tertinggal,” tegas Herry.
MBG: ANTARA AMBISI NASIONAL DAN REALITAS DAERAH
Aliansi Regio Timor menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan struktural.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran MBG di NTT mencapai sekitar Rp9 triliun dengan target pembangunan 585 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun hingga saat ini baru sekitar 252 SPPG yang beroperasi atau sekitar 42 persen dari target.
Khusus Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kebutuhan SPPG diperkirakan mencapai 22 unit dan masih berada pada tahap pengembangan.
Aliansi juga menemukan adanya hambatan bagi petani lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG akibat berbagai persyaratan formal yang sulit dipenuhi oleh kelompok tani kecil.
Akibatnya, manfaat ekonomi program yang seharusnya dirasakan masyarakat desa justru berpotensi dinikmati oleh pihak-pihak yang memiliki akses modal dan administrasi yang lebih kuat.
Karena itu, Aliansi mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan setiap yayasan pengelola SPPG memprioritaskan hasil produksi petani lokal dengan harga yang layak selama mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG.
KRISIS KESEHATAN: RUMAH SAKIT BERDIRI, PELAYANAN TIDAK BERJALAN
Dalam sektor kesehatan, Aliansi menilai pembangunan sejumlah Rumah Sakit Pratama di Pulau Timor belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran negara hingga kini belum berfungsi optimal akibat keterbatasan tenaga kesehatan, peralatan medis, maupun dukungan operasional.
Kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah puskesmas yang mengalami kekurangan fasilitas pelayanan dasar.
Persoalan ini semakin memprihatinkan ketika dihubungkan dengan kondisi stunting di NTT yang masih menjadi masalah serius.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen dan NTT masih berada pada kelompok provinsi dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, persoalan stunting juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses air bersih, sanitasi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata.
PENDIDIKAN: IPM MENINGKAT, KETIMPANGAN MASIH NYATA
Aliansi mengakui adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT menjadi 69,89 pada tahun 2025 atau naik 0,75 poin dibanding tahun sebelumnya. Namun capaian tersebut belum mampu mengangkat posisi NTT dari kelompok provinsi dengan kualitas pembangunan manusia terendah di Indonesia.
Di sisi lain, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi ancaman serius bagi masa depan daerah. Berdasarkan data BPMP NTT, jumlah ATS di NTT mencapai lebih dari 145 ribu anak dan Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi penyumbang tertinggi.
Aliansi menilai kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Karena itu, pemerintah didesak untuk memperkuat pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), memperluas akses pendidikan nonformal, serta mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan hingga wilayah terpencil.
PEMBANGUNAN YANG BELUM MENYENTUH SELURUH WILAYAH
Aliansi Regio Timor menilai bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi wajah utama NTT. Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan, NTT masih berada dalam kelompok provinsi termiskin di Indonesia.
Kondisi ini terlihat dari masih buruknya akses jalan, terbatasnya fasilitas kesehatan, rendahnya kualitas pendidikan, serta minimnya pelayanan publik di berbagai wilayah pedesaan.
Secara khusus:
TTS
IKMAS-TTS, IMAN Kupang, dan Ikatan Mahasiswa Amanuban menyoroti:
- Belum beroperasinya Rumah Sakit Pratama Boking secara optimal;
- Ketimpangan pembangunan antarwilayah;
- Infrastruktur jalan yang masih rusak;
- Keterbatasan fasilitas pendidikan;
- Keterbatasan sarana kesehatan dasar.
Malaka
Ikatan Mahasiswa Malaka menyoroti lambannya penyelesaian dampak Bencana Seroja.
Hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan secara memadai serta belum memperoleh kepastian penyelesaian pascabencana.
ORGANISASI YANG TERGABUNG DALAM ALIANSI REGIO TIMOR
- Gerakan Mahasiswa Flobamora
- Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Selatan (IKMAS-TTS)
- Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA)
- Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Utara
- Perhimpunan Mahasiswa Timor UMK
- Ikatan Mahasiswa Amanatun (IMAN Kupang)
- Ikatan Mahasiswa Amanuban TTS
- BEM STIKUM
PENUTUP
Melalui aksi refleksi Hari Lahir Pancasila ini, Aliansi Regio Timor menegaskan bahwa peringatan 1 Juni tidak boleh berhenti pada seremoni dan pidato-pidato normatif. Negara harus mampu membuktikan bahwa Pancasila hidup dalam kebijakan yang nyata, terutama bagi masyarakat yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Sebab ketika rakyat masih kesulitan memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air bersih, dan keadilan pembangunan, maka yang diperingati setiap 1 Juni bukan keberhasilan Pancasila, melainkan janji negara yang belum sepenuhnya ditepati.