SUARANTT.COM,-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Kupang dalam beberapa hari terakhir.
Kelangkaan tersebut dilaporkan terjadi di sejumlah titik di sepanjang Jalan Timor Raya, mulai dari SPBU Tanah Merah, Oebelo, hingga Naibonat. Berdasarkan informasi yang dihimpun GMKI dari masyarakat, stok Pertalite di beberapa SPBU tersebut telah kosong selama kurang lebih tiga hari.
Kondisi ini memicu antrean panjang serta menyulitkan warga dalam memperoleh BBM. Dampaknya, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat ikut terganggu.
Tak hanya di SPBU, kelangkaan juga terjadi pada tingkat pengecer. Sejumlah kios penjual bensin eceran di sepanjang Jalan Timor Raya meliputi wilayah Tilong, Tanah Merah, Oebelo hingga Naibonat dilaporkan kehabisan stok. Padahal, pengecer kerap menjadi alternatif bagi masyarakat dalam kondisi mendesak.
Ketua GMKI Cabang Kupang, Andraviani F. U. Laiya, menilai persoalan ini harus segera ditangani secara serius, khususnya oleh Pertamina sebagai pihak penyedia dan penyalur BBM bersubsidi.
“Kelangkaan Pertalite selama beberapa hari terakhir tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Masyarakat Kabupaten Kupang sangat bergantung pada BBM ini untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kelompok yang paling terdampak meliputi petani, nelayan, pengemudi angkutan, pelaku UMKM, hingga pekerja yang bergantung pada transportasi.
GMKI juga mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab kelangkaan tersebut, apakah disebabkan oleh gangguan distribusi, keterlambatan pasokan, atau faktor lainnya.
“Transparansi sangat penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian,” tegas Andraviani.
Selain itu, GMKI meminta DPRD Kabupaten Kupang dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk turut melakukan pengawasan. Menurut mereka, fungsi kontrol legislatif perlu dioptimalkan guna memastikan hak masyarakat terpenuhi.
Andraviani menambahkan, kelangkaan BBM tidak semata persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya transportasi dan terganggunya aktivitas usaha dinilai berpotensi menekan daya beli warga.
“Ketersediaan BBM adalah kebutuhan dasar. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah,” katanya.
GMKI Kupang menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola distribusi energi di Nusa Tenggara Timur. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak terkait.
“Negara harus hadir ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu. Ini menyangkut pelayanan publik,” tutupnya.