Diduga Ada Preman Berpakaian ASN di Sekwan DPRD NTT, PMKRI Kupang Minta Gubernur NTT Melkiades Laka Lena Lakukan Evaluasi
SUARANTT.COM,-Diduga ada preman yang berkostum ASN di sekretariat dewan (sekwan) perwakilan rakyat daerah DPRD NTT, Perhimpunan mahasiswa katolik republik Indonesia minta gubernur NTT sebagai pejabat pembina ASN lakukan evaluasi.
Peristiwa kurang elok tersebut terungkap saat aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Cipayung Plus, OKP dan BEM se-kota Kupang menolak Revisi UU TNI di Gedung DPRD Provinsi NTT pada Senin, 24 Maret 2025. Di saat itu terlihat ada seorang ASN berperilaku seperti preman melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran.
Dalam sebuah vidio berdurasi 1 menit 27 detik dari media CNN yang viral di berbagai media sosial, Seorang berpakaian ASN, melancarkan aksi premanisme nya dengan melempar dan memukul mundur masa aksi yang hendak memasuki ruang DPRD NTT secara paksa untuk menyampaikan aspirasinya namun di halangi dan menimbulkan kericuhan.
Hal tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai elemen termasuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang yang juga tergabung dalam aliansi.
Ketua termandat PMKRI cabang kupang Naris Mau, mengatakan tidak ada alasan seorang ASN menghalangi kebebasan berpendapat, apalagi melempar dan memukul para mahasiswa yang hendak menyampaikan pendapat.
Menurut Naris Mau, jika para demonstran bersalah, ada pihak keamanan yang bisa berkoordinasi dengan penanggungjawab aksi untuk diselesaikan bukan main hakim sendiri.
“Etika ASN paling bobrok yang di pertontonkan, oleh oknum ASN berwatak preman,” ujar Naris
Ia mendesak agar Gubernur NTT menindak tegas Oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap masa aksi. Sebab tidak elok dipandang ASN Bermental preman yang dipelihara oleh pemerintah provinsi NTT.
“Gubernur harus menindak tegas Oknum ASN yang telah melakukan tindakan pemukulan terhadap masa aksi”.
Naris Mau juga mengungkap bahwa perilaku Oknum ASN tersebut mencederai nilai-nilai perjuangan, apalagi Gubernur sebagai mantan aktivis harus melihat dan menindak persoalan ini secara serius.
“Kami akan kawal masalah ini, jika tidak diselesaikan kami akan melakukan gerakan untuk menggeruduk gedung Kantor Gubernur,” tegasnya.
Selain itu, Naris mau juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini polres kupang kota untuk menindak lanjuti laporan dari korban yang telah membuat laporan polisi.
“Kami menyaksikan lansung tindakan kekerasan yang di lakukan oknum ASN di Sekwan DPRD NTT, dan banyak anggota Polres kupang kota juga melihat dengan jelas, jadi kami harap jangan ada permainan dalam proses hukum” Bebernya.
