SUARANTT.COM,-Mandataris RUAC sekaligus Formatur Tunggal/Ketua Presidium PMKRI Cabang Atambua Santo Yohanes Paulus II, Simplysius Imanuel Mau, menyampaikan Pandangan Umum Cabang pada forum tertinggi organisasi, Kongres XXXIV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIII PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Periode 2024–2026 yang berlangsung di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Dalam sidang pleno yang dihadiri Pengurus Pusat serta delegasi PMKRI dari seluruh Indonesia, PMKRI Cabang Atambua mengangkat tema “Pembangunan Nasional Berbasis Pariwisata sebagai Upaya Memajukan Perekonomian Indonesia.
Melalui pandangan umum tersebut, Cabang Atambua menawarkan sejumlah gagasan strategis terkait arah pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Simplysius Imanuel Mau menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurutnya, pariwisata tidak boleh dipandang semata sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara, melainkan harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, melestarikan budaya lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan.
“PMKRI sebagai organisasi kader memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal setiap kebijakan pembangunan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, pembangunan nasional harus dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pandangan umum tersebut, PMKRI Cabang Atambua menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat agar memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Belu sebagai salah satu wilayah perbatasan strategis Indonesia. Pemerintah didorong untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata, memperkuat akses transportasi dan fasilitas pendukung, memperluas promosi destinasi wisata Belu di tingkat nasional maupun internasional, serta mendorong investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Belu dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Kabupaten Belu sebagai salah satu gerbang pariwisata Indonesia di kawasan perbatasan.
Dalam paparannya, Simplysius juga menyoroti besarnya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Belu sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste. Potensi tersebut meliputi Pantai Atapupu, Pantai Sukaerlaran, Teluk Gurita, wisata budaya, wisata religi Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, hingga kawasan perbatasan Motaain yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan geopolitik yang strategis.
Namun, menurutnya, berbagai potensi tersebut belum dikelola secara optimal akibat masih terbatasnya infrastruktur menuju destinasi wisata, minimnya fasilitas pendukung, lemahnya promosi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
PMKRI Cabang Atambua juga menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lokal, katanya, harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor pariwisata, bukan sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pelestarian identitas budaya bangsa.
Selain menyampaikan pandangan mengenai pembangunan nasional, PMKRI Cabang Atambua turut memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pengurus Pusat PMKRI. Organisasi dinilai perlu memperkuat arah gerakan nasional melalui kajian yang lebih progresif, advokasi kebijakan yang konsisten, serta aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap implementasi program kerja juga dinilai penting agar semangat gerakan organisasi dapat dirasakan secara nyata hingga ke seluruh cabang di Indonesia.
Usai menyampaikan pandangan umum, Simplysius menegaskan bahwa kehadiran PMKRI Cabang Atambua dalam Kongres XXXIV dan MPA XXXIII bukan sekadar memenuhi amanat konstitusi organisasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat perbatasan sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan organisasi dan bangsa.
Sebagai kader PMKRI yang juga pernah menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua, ia berharap PMKRI terus menjadi organisasi kader yang kritis, intelektual, dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berpihak kepada rakyat, serta menghidupi semangat Pro Ecclesia et Patria.
Mengakhiri penyampaiannya, Simplysius mengajak seluruh kader PMKRI di Indonesia untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, serta menjadikan Kongres XXXIV dan MPA XXXIII sebagai momentum memperbarui semangat perjuangan dalam mengawal pembangunan nasional.
“Dari Bumi Rai Belu, tanah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mengajak seluruh kader PMKRI untuk memperkuat persaudaraan, menjaga semangat perjuangan, dan terus menghadirkan gerakan yang berpihak kepada rakyat. Husar Binan Rai Belu, Tetuk Nok Manek. Pro Ecclesia et Patria. Berkarya dengan Umat, Berjuang dengan Rakyat,” tutupnya.