Penulis Opini: Clara Yunita Tefa
SUARANTT.COM,-Pemberian Abolisi dan amnesti dari presiden Prabowo kepada Hasto dan Tom Lembong diikuti dengan pernyataan Megawati yang menginstruksikan semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo jelas memiliki kaitan yang sangat erat.
Bagi politisi, aktivis dan pengamat politik, ini bukanlah hal yang mengejutkan, mereka seolah sudah tau benar bahwa kasus ini erat kaitannya dengan intervensi politik dan kekuasaan.
Hasto yang menjadi terdakwa kasus suap pengurus pergantian antar waktu (PAW), menjabat sebagai sekretaris jendral PDIP, jelas mendukung Ganjar Pranowo dalam momen pilpres kemarin. Sedangkan Tom Lembong divonis bersalah dalam kasus impor gula, Tom Lembong sendiri adalah ketua tim pemenang Anies Baswedan. Penahanan keduanya pasca momen Pilpres jelas menunjukkan bahwa mereka disandera.
Narasi Hasto dan Tom Lembong disandera ini diperkuat dengan berbagai kejanggalan dalam penanganan kasusnya. Hasto dan Tom Lembong disandera seolah dibenarkan dengan pernyataan Supratman, Menteri Hukum yang menegaskan bahwa kebijakan abolisi dan amnesti ini merupakan bagian dari Upaya rekonsiliasi nasional.
Rekonsiliasi bisa menjadi alat utama untuk meredam situasi politik yang memanas, juga bisa mengontrol iklim politik. Rekonsiliasi seharusnya dilakukan dengan komunikasi dan pendekatan yang sesuai dengan etika dalam berpolitik.
Rekonsiliasi yang didahului dengan menjerat leher hasto dan Tom Lembong dengan kasus hukum adalah bentuk penghinaan terhadap hukum . Negara seolah sedang menunjukkan wajah aslinya bahwa hukum mampu dikontrol untuk kepentingan oligarki. Hukum yang baik seharusnya bebas dari kepentingan politik praktis. Hukum seharusnya ditegakkan secara adil dan objektif tanpa memandang status sosial, ekonomi dan afiliasi politik.
Publik yang khawatir dengan konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia seolah diberi jaminan dengan pernyataan bahwa Presiden tidak gentar menghadapi Korupsi , ini bukanlah kompromi , melainkan bagian dari strategi besar untuk rekonsiliasi nasional, pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas.
Kalimat ini bukanlah kompromi seakan bertentangan dengan kenyataan bahwa Megawati menginstruksikan semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
Pernyataan megawati yang keluar beberapa saat setelah adanya keputusan tentang abolisi dan amnesti menggambarkan dengan jelas bahwa sudah ada lobi , deal-dealan, dan kompromi jauh sebelum putusan itu ada.
Penggunaan kalimat strategi besar untuk rekonsiliasi seolah mengilustrasikan bahwa kasus ini sudah direncanakan sejak awal, mengindikasikan adanya kesengajaan dan paksaan untuk Hasto dan Tom Lembong diseret ke meja hijau. Hasto sang king maker nya Ganjar sedangkan Tom Lembong Sang Kuda putih nya Anies Baswedan, kedua tokoh ini jelas punya pengaruh besar di koalisi masing-masing , sehingga menjadikan mereka tawanan untuk menaklukkan dan membuat kedua koalisi besar ini bertekuk lutut adalah pilihan yang tepat.
Ditaklukkannya pihak-pihak yang awalnya menyebut diri sebagai Oposisi tentunya berpengaruh pada situasi politik dan demokrasi negara ini. Oposisi penting karena berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang dalam proses pengambilan Kebijakan public, oposisi penting untuk memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah. Tanpa oposisi, dan kurangnya kontrol mengarahkan situasi pada autoraksi kepemimpinan yang berakibat buruk bagi demokrasi.