Kupang-suaraNTT.com,- Tim panitia khusus (Pansus) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Timor Tengah Utara TTU, mendatangi dinas lingkungan hidup dan kehutanan DLHK provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, guna menindak lanjuti polemik cagar alam mutis Timau.
Dikatakan Agustinus Siki selaku ketua pansus sekaligus wakil ketua II DPRD TTU, bahwa kehadiran Tim Panitia khusus di dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi NTT guna menggali informasi dan mengumpulkan informasi terkait alasan-alasan mengubah status cagar alam mutis menjadi taman nasional.
Menurutnya aksi protes dari cipayung plus bersama masyarakat dikarenakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat bahkan DPRD dalam perubahan status cagar alam mutis timau.
“Ada hal positif dalam perubahan status namun dari proses tahan-tahapan sejak 2016 tentang peralihan cagar alam mutis menjadi taman nasional hingga terbitkan SK tidak melibatkan masyarakat itu yang kita sayangkan,”Ujarnya di kupang, (05/12/2024).
Agus Siki bahkan meyakini, masyarakat bisa menerima, namun harus disosialisasi secara baik dan harus melibatkan masyarakat.
Politisi PKB ini juga berkomitmen tim pansus akan terus bekerja, untuk mengumpulkan semua data dan membuat Resume serta kesimpulan untuk direkomendasikan ke kementrian lingkungan hidup.
Menurutnya, menolak atau menerima tentu harus memiliki alasan sehingga, harus ada keterlibatan pemerintah daerah, sebab pemerintah TTS dan pemerintah kabupaten kupang juga tidak memberikan dukungan.
Selain itu Kevetoran Aplal juga sempat membuat surat penolakan atas peralihan status cagar alam mutis menjadi taman nasional di tahun 2023.
“Kami datang di dinas lingkungan hidup provinsi agar selanjutnya dinas bisa sampaikan kepada atasannya mereka dalam hal ini, Plt Gubernur NTT untuk bisa menerbitkan sebuah surat untuk dipending, kalau bisa ditunda dulu sehingga kita lakukan sosialisasi kembali sambil kita mempersiapkan juga sumber daya manusia yang ada disekitaran wilayah cagar alam mutis,”Bebernya.
