SUARANTT.COM,-Salah satu pemuda kabupaten kupang Dody Kainara, yang juga merupakan mahasiswa aktivis geram melihat situasi kabupaten kupang akhir-akhir ini, sebab ada beberapa oknum anggota DPRD kabupaten kupang yang tak lagi menjaga sikap dan perilaku yang kemudian mencederai marwah besar lembaga DPRD di kabupaten kupang.
Aktor Gerakan Mahasiswa Flobamora GMF ini, menegaskan perlu ada upaya menyelamatkan marwah lembaga DPRD, agar lembaga yang menjadi tempat penampung aspirasi itu bisa tetap terhormat.
“Ini bukan lembaga main-main seluruh masyarakat kabupaten kupang punya kepentingan ditampung di lembaga DPRD, tapi sekarang kita lihat sendiri, Lembaga DPRD sudah tidak terhormat karena jadi buah bibir masyarakat berbagai persoalan menimpa beberapa oknum DPRD. Artinya etika dan moral anggota DPRD di kabupaten kupang sudah tidak benar, pertanyaannya apa yang mau kita harapkan dari oknum DPRD yang tidak punya etika dan moral,” Ungkapnya pada Sabtu (27/9/2025) saat dimintai tanggapan terhadap polemik di kabupaten kupang yang melibatkan beberapa anggota dewan.
Disebutkan Aktivis Mahasiswa ini, bahwa beberapa anggota DPRD yang bermasalah di kabupaten kupang menjadi tanggungjawab partai, sebab kaderisasi dalam partai politik bukan sekadar formalitas namun harus punya kualitas pengetahuan, etika dan moral agar kepentingan rakyat yang diperjuangkan benar-benar tepat sasaran.
Dody Kainara juga mempertanyakan, pola pembinaan dan pengkaderan dalam partai politik itu seperti apa? ada anggaran pemerintah yang mengalir ke setiap partai politik namun kualitas dan emosional kader yang baik tidak terlihat di kabupaten kupang. Menurutnya kader-kadernya harus dibina secara baik menggunakan anggaran tersebut.
Mirisnya lagi kata Dody, partai sebesar Golkar dan Gerindra juga punya kader yang tidak memiliki kecerdasan moral dan etika.
“Bayangkan partai besar macam Golkar, 2 kadernya bermasalah hari ini, satu Okto La,a masalah kekerasan fisik, satunya Yoyarib Mau dugaan kekerasan seksual,” ujarnya.
Selain partai Golkar kata Dody, adapula kader partai Gerindra, dan PBB yang terlilit kasus. Menurutnya yang gagal adalah partai politik yang mengkaderkan orang-orang bermental bobrok.
Dody mendorong agar, setiap partai politik di kabupaten kupang harus lakukan pembinaan kader untuk penguatan kapasitas kader.
“Partai politik jangan tutup mata, mereka ini kan tiap tahun dapat anggaran dari pemerintah tapi anggaran itu tidak berdampak bagi kader, karena kualitas dan kapasitas kader rendah,”Ujarnya.
Lebih lanjut Dody Kainara mengatakan, sebagai anak muda kabupaten kupang sangat menyesal dengan anggota dewan yang sudah dipercayakan masyarakat namun memiliki karakter, etika dan moral yang buruk.
“Kalau moral mereka rusak jangan harap mereka mau perjuangkan sesuatu yang baik untuk rakyat,” tutur Dody.
Menurutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena memiliki tiga fungsi utama: legislasi (pembentukan peraturan daerah), penganggaran (penyusunan dan penetapan APBD), dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD berperan mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kolaborasi antara DPRD dan kepala daerah sangat memengaruhi keberhasilan otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Jangan sampai marwah DPRD jatuh, reputasi dan nama baik lembaga rusak lalu instansi atau lembaga lain berjalan tanpa kontrol maksimal dari DPRD, maka daerah ini akan kehilangan arah pembangunan.
Terkait beberapa kasus yang melibatkan anggota DPRD ini, disampaikan Dody Kainara yang juga merupakan ketua bidang gerakan kemasyarakatan Gerakan Mahasiswa Flobamora GMF, bahwa akan membangun koordinasi di kalangan organisasi dan membangun kekuatan masa untuk bersuara, demi memulihkan nama baik lembaga DPRD yang terhormat.
Dody Kainara mengungkap titik sasaran yang akan didesak atau di demo adalah setiap sekretariat partai politik di kabupaten kupang, dengan poin tuntutan membersihkan kader-kader tak bermoral.
Menuntut setiap partai politik melakukan proses pembinaan kader terutama penguatan etika dan moral. Meminta ketua-ketua partai yang kadernya bermasalah untuk memberi sanksi tegas. Dan yang terakhir menuntut pimpinan DPRD melalui Badan kehormatan dewan untuk mengembalikan marwa lembaga DPRD menjadi suatu lembaga terhormat.