Sudah 3 Kali Lakukan Aksi Persoalan Seroja DPRD Kabupaten Kupang Masih Tidur

Kupang-suaraNTT.com,-Ratusan masa aksi geruduk kantor DPRD Kabupaten Kupang, dengan mosi tidak percaya akibat penyaluran bantuan dana Seroja yang tidak tersalurkan sesuai juknis, dan penuh dengan dugaan manipulasi data.

Unjuk rasa yang dikoordinir oleh Melianus Alopada, adalah aksi jilid yang ke 3 dalam mengulas balik bencana alam yang terjadi tiga tahun yang lalu tepatnya 4 April 2021, bencana tersebut dikenal sebagai Siklon Tropis Seroja namun belum ada hasil sehingga masa aksi teriaki DPRD Kabupaten Kupang Tertidur Pulas alias (Tidur Sono).

Ratusan masa aksi tiba di kantor DPRD sekitar pukul 12:00 WITA pada Rabu (29/11/2023) dan lansung melakukan orasi dengan mengecam DPRD kabupaten Kupang agar tidak tertidur Pulas namun segera memanggil Bupati Kupang dan Kalak BPBD untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait proses penyaluran bantuan dana Seroja.

Empat jam berorasi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang akhirnya datang ke kantor DPRD dan beberapa menit berselang Bupati Kupang bersama rombongan pun hadir di DPRD, namun rupanya bukan untuk menemui masa aksi melainkan ada agenda rapat di DPRD Kabupaten Kupang.

Setelah tim lobi masa aksi Ferdi Tanesib melakukan negosiasi akhirnya ada kesepakatan untuk bertemu dengan para pimpinan daerah yang bersangkutan dengan persoalan bantuan dana Seroja yakni, akan dipertemukan Bupati Kupang Korinus Masneno, PLT. Sekda Kabupaten Kupang Rima K.S Salean, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Danial Taimenas dan Kalak BPBD Semi Tinenti.

Mirisnya pertemuan yang sudah di depan mata batal, dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang bersama para Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang membohongi masa aksi terkait ruangan pertemuan.

Dijelaskan Korlap Aksi Melianus Alopada bahwa ada sebuah penghianatan besar dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD didepan mata ratusan masa aksi.

“Sudah lobi untuk bertemu saja di luar karena ada tempat duduk walaupun di tanah tapi masyarakat bisa nyaman duduk, masalahnya tim lobih DPRD bilang harus di dalam supaya duduk lebih layak dan ruangan yang lebih baik agar semua aspirasi bisa tersampaikan dengan baik dan bisa lansung direkomendasikan hasil pertemuan ke APH. Anehnya sampai di ruangan lantai 2, ternyata yang disiapkan katanya bukan untuk aliansi pemuda dan mahasiswa peduli masyarakat Kabupaten Kupang, namun untuk para OPD Kabupaten Kupang dan DPRD untuk lakukan rapat sehingga disiapkan satu ruangan khusus yang di dalamnya hanya ada 4 kursi, dan satu meja lalu bagaimana kami duduk di lantai para tuan raja (pemerintah daerah dan DPRD) duduk di atas kursi, kalau persiapan seperti itu maka sama saja dengan ruangan yang ada dibawa,” ungkap Melianus.

Melihat ruangan ini, kata Melianus, ruangan tersebut tidak lebih layak dari ruangan yang ada di lantai satu, sama saja masa aksi duduk di atas lantai, mestinya ruangan yang layak itu masyakarat duduk di atas kursi apa lagi ini forum diskusi yang dipertemukan Bupati Kupang dengan warganya.

Melianus juga menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki hati nurani karena tidak menghargai masyarakat yang dipimpin bahkan ada upaya penghinaan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif terhadap masyarakat.

“Ini dua Lembaga (Eksekutif-Legislatif) rencana mau menghina masyarakat yang melakukan aksi damai, masa ajak kami ke ruangan yang hanya ada 4 kursi, untuk para pimpinan DPRD dan Pemerintah daerah kabupaten Kupang. Kemudian kami duduk di lantai hal ini kami maknai sebuah Penghianatan terhadap masyarakat dan konstitusi, karena yang paling besar adalah rakyat, kedaulatan itu ada di rakyat tapi dong maunya kami duduk di lantai dan para tuan raja (Pimpinan OPD Kabupaten Kupang) duduk di kursi,” ujar Mel Alopada.

Saat Pimpinan DPRD Yohanis Mase Memberikan Klarifikasi terhadap 6 poin tuntutan Aksi
Saat Pimpinan DPRD Yohanis Mase Memberikan Klarifikasi terhadap 6 poin tuntutan Aksi

Lebih lanjut, dalam pantauan media ini sempat terjadi lobih dan negosiasi yang dilakukan oleh para anggota DPRD untuk bisa adanya pertemuan secara persuasif akhirnya berhasil namun pimpinan DPRD yang ditemui masa aksi, Yohanis Mase belum selesai menjelaskan ke enam poin tuntutan karena dianggap masa aksi apa yang disampaikan tidak sesuai konteks persoalan hingga terjadi adu argumentasi dan saling mengancam antara DPRD dan masyarakat akhirnya kacau alias keos.

Setelah bersitegang antara Pimpinan DPRD Yohanis Mase Selaku Wakil Ketua DPRD dengan masyakarat yang tergabung dalam aliansi saat melakukan aksi, aliansi kemudian memaknai pertemuan itu sebagai suatu momen dukacita yang telah terjadi di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang, dan pada akhirnya masa aksi membakar seribu lilin di teras gedung DPRD sebagai bentuk duka cita atas matinya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.

Untuk di ketahui ada 6 poin Tuntutan yang dibahwa aliansi

• Memberikan penjelasan dan klarifikasi secara resmi terkait keberadaan sejumlah uang yang belum tersalurkan.
• Segerah memberikan bantuan sesuai hak sebagai korban seroja kepda para penyintas yang sudah terdata
• Segera tepati janji manis pemerintah kepada masyarakat desa pukdale kecamatan Kupang timur
• Meminta penegak hukum memeriksa terduga pelaku pemalsuan dokumen atau data-data masyarakat kabupaten kupang yang dikirim ke BNPB pusat, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Kupang.
• Pihak penegak hukum segera memeriksa para pihak ketiga yang tidak menyelesaikan pekerjaan dalam membangun ruma warga terdampak seroja.
• Pimpinan DPRD segera membentuk pansus untuk melakukan kajian ulang terhadap penyaluran SEROJA. (Fhe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *