Tragedi Nyawa Tuk Sebatang Pena di NTT Adalah Kegagalan Negara Mengelola Hak Dasar Rakyat
SUARANTT.COM,-Menanggapi tragedi bunuh diri seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tidak mampu membeli buku dan pena, PMKRI Kupang melalui Wakil GERMAS Naris G. Tursa angkat bicara dengan nada keras. Ia menyebut peristiwa memilukan ini sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan hak dasar rakyat kecil.
Dalam pernyataannya, Naris menegaskan bahwa kematian adik YBS tersebut bukan sekadar tragedi personal, melainkan sebuah “lonceng kematian” bagi hati nurani para pemangku kebijakan.
”Ini adalah tamparan keras bagi pemerintah hari ini. Di saat pejabat sibuk merumuskan program-program besar yang tampak mentereng di baliho, ada seorang anak di pelosok NTT yang kehilangan harapan hidup hanya karena sebatang pena dan Sehelai kertas Putih. Ini memuakkan,” ujar Naris dengan tegas.
Kritik Terhadap Prioritas Anggaran
Naris menyoroti kontras yang tajam antara fokus pemerintah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realitas kemiskinan ekstrem yang masih mencekik. Menurutnya, pemerintah seolah-olah hanya peduli pada pencitraan lewat pemenuhan isi piring, namun abai terhadap HakDasar, pemenuhan isi kepala, dan martabat kemanusiaan.
”Pemerintah sibuk bicara makan gratis yang menelan anggaran ratusan triliun, tapi mereka menutup mata bahwa pendidikan kita tidak benar-benar gratis. Jika negara hadir, tidak boleh ada ibu yang harus melihat anaknya menyerah karena kemiskinan,” tambahnya.
Tuntutan PMKRI Kupang Melalui rilis ini, Wakil GERMAS Naris G. Tursa menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah:
1. Evaluasi Total Jaring Pengaman Sosial: Meminta pemerintah melakukan audit data kemiskinan ekstrem di NTT agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada lagi keluarga yang luput dari pantauan.
2. Pendidikan Gratis Tanpa Syarat: Mendesak agar label “pendidikan gratis” tidak hanya formalitas biaya sekolah, tetapi juga mencakup alat tulis, seragam, dan kebutuhan dasar penunjang belajar bagi keluarga prasejahtera.
3. Hentikan Gimik Politik: Menuntut pemerintah untuk lebih fokus pada pengentasan kemiskinan struktural daripada program-program yang bersifat populis namun tidak menyentuh akar masalah.
Jangan biarkan nyawa anak bangsa hilang hanya untuk mengingatkan pemerintah akan kewajibannya. Kami mahasiswa akan terus mengawal kasus ini hingga ada kebijakan konkret yang memastikan tidak ada lagi ‘pena yang mematikan’ bagi anak-anak di NTT maupun di seluruh Indonesia,” tutup Naris.
