SUARANTT.COM,-Ketua Gerakan Mahasiswa Flobamora (GMF) Melianus Alopada menyampaikan sikap kritis namun konstruktif terkait proses hukum yang tengah menjerat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk dinamika munculnya saksi mahkota dalam penanganan perkara tersebut.
Dalam keterangannya, secara organisasi Ketua GMF menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan harus dipandang sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Melianus GMF menilai, langkah aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap prinsip equality before the law. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Justru di era kepemimpinan yang tegas, publik berharap proses ini berjalan terbuka, profesional, dan bebas intervensi,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya saksi mahkota atau Justice Collaborator (JC), GM Flobamora menilai hal tersebut merupakan mekanisme hukum yang sah, sepanjang digunakan untuk membongkar jaringan atau aktor utama dalam perkara.
Namun demikian, pihaknya mengingatkan agar status JC tidak disalahgunakan sebagai celah untuk mengaburkan tanggung jawab pidana.
“JC harus benar-benar berkontribusi pada pengungkapan fakta, bukan sekadar strategi untuk meringankan hukuman,” ujarnya.
Kasus ini dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam sektor pengelolaan program strategis nasional.
Meski demikian, GMF melihat bahwa ketegasan Presiden dalam mendorong penegakan hukum justru dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kredibilitas pemerintahan.
“Jika ditangani dengan benar, ini bukan melemahkan, tapi justru menguatkan kepercayaan publik bahwa pemerintah tidak melindungi oknum,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dinilai tidak boleh terganggu oleh kasus hukum yang menjerat pejabat terkait.
GMF menegaskan bahwa program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya generasi muda dan kelompok rentan.
“Jangan sampai kasus ini merusak kepercayaan publik terhadap program MBG. Program harus tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang diperbaiki,” tegasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, GMF menyatakan akan mengambil posisi aktif dalam mengawal proses hukum dan kebijakan publik.
Pihaknya berkomitmen untuk: Mengawasi jalannya proses hukum secara independen, mendorong transparansi dan akuntabilitas, menjadi mitra kritis pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.
“Pemuda tidak boleh diam. Kami akan tetap kritis, tetapi juga objektif dalam melihat setiap perkembangan,” katanya.
GMF memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain:
Memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga strategis, menjamin transparansi dalam pelaksanaan program MBG, memberikan ruang bagi publik untuk mengakses informasi secara terbuka, menindak tegas setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi.
Di akhir pernyataannya, Ketua GMF juga menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Presiden dalam menjaga marwah hukum di Indonesia.
“Ketegasan Presiden adalah sinyal kuat bahwa negara hadir. Tinggal bagaimana konsistensi ini dijaga hingga tuntas,” pungkasnya.