Berikan Hak Jawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Masih Upayakan Dana Penyintas Seroja

Kupang-suaraNTT.com,-Pemerintah daerah kabupaten Kupang memberi penjelasan terkait pemberitaan sebelumnya dari pimpinan DPRD Daniel Taimenas yang mendesak bupati kupang korinus Masneno untuk cairkan dana bantuan Seroja kategori penyintas.

Melalui Semuel Tinenti selaku kalak BPBD kabupaten kupang saat di temui media ini, Senin (25/3/2024) diruang kerjanya, mengatakan pemerintah daerah kabupaten kupang tidak tinggal diam, namun sedang berupaya, melengkapi segalah persyaratan yang diminta pemerintah pusat melalui BNPB.

Menurut Semi biasa Ia disapa, data-data penyintas sudah hampir rampung, setelah rampung akan di berikan surat keputusan SK oleh bupati kupang dan dikirimkan ke BNPB pusat untuk ditindak lanjuti.

“Dari 5864 KK yang terdata sebagai penyintas itu sisa 900 KK yang belum lengkap secara administrasi sehingga belum di berikan SK oleh bupati, dalam waktu dekat kita upayakan selesai semua supaya sebelum masa jabatan bupati selesai sudah bisa diberikan SK kemudian kita kirim ke pusat,”ujar Tinenti.

Untuk mempercepat kata Semi, harus adanya kerjasama dengan para kepala desa dan Lurah yang lebih dekat dengan masyarakatnya terdampak bencana seroja.

Menurutnya tujuan kerjasama adalah melihat secara dekat kendala-kendala yang dialami masyarakat di desa agar pemerintah Desa bisa membantu menyelesaikan dan segera data-data tersebut bisa dimasukan ke BPBD.

Semi Tinenti mengungkap setelah identifikasi dalam situasi siaga bencana ada 5864 KK yang tersebar di 119 desa kelurahan di wilayah kabupaten kupang, sehingga dirinya berkoordinasi dengan bupati kupang untuk meminta bantuan kepala desa dan lurah melalui surat pemberitahuan agar kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terdampak bisa diselesaikan ditingkat desa kelurahan.

“Buat surat untuk kepala desa dan lurah itu tembusannya ke DPRD juga karena pada saat itu ada surat dari ketua DPRD meminta data dan informasi, ” Terang semi.

Semi Tinenti juga menerangkan dari 5864 yang sudah terinput 4964 KK sisanya 900 KK yang masih dalam tahap perbaikan.“Jadi ada 900 KK di 59 desa kelurahan itu masih terkendala  karena ada yang kirim foto tanpa titik koordinat, ada yang titik koordinatnya kabur ada yang kita minta foto dua sisi mereka hanya kirim foto satu sisi, ”jelas Tinenti

Semi Tinenti menegaskan bahwa keterlambatan ini akibat dari kurangnya pro aktif pemerintah desa, kelurahan, sehingga kendala-kendala tersebut belum terselesaikan.

Lebih lanjut semi Tinenti menjelaskan bahwa bukan saja bantuan Seroja di bidang perumahan namun didalam E-proposal ada juga infrastruktur.

Untuk persyaratan bidang infrastruktur dijelaskan semi Tinenti bahwa selain persyaratan administrasi ada juga lampiran DPA  dari dinas terkait dan juga kartu inventaris barang.

Selain itu untuk infrastruktur yang terdampak seroja dikatakan semi bahwa ada pula aset yang tercatat KIB nya diprovinsi. Namun sudah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan dilengkapi.

Dalam proses penginputan data, Semi Tinenti juga mengakui adanya persyaratan umum yang belum diselesaikan, yakni permintaan dari BNPB terkait dengan surat rekomendasi tahap dua kepada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur NTT dan juga mengembalikan sisa dana dari DPA.

Semi Tinenti berjanji akan terus berusaha melayani dengan tulus untuk masyarakat dengan meminta dukungan semua pihak agar apa yang diperjuangkan bisa memberi dampak bagi masyarakat.

Semi Tinenti juga membeberkan sumber dana yang akan diberikan bukan lagi dana siap pakai DSP namun berasal dari dana Hibah sehingga harus menggunakan aplikasi E-proposal permohonan, hal itu dikarenakan posisi status warga terdampak bukan lagi tanggap darurat melainkan sudan pada transisi pemulihan.

Sementara terkait dengan dana sisa 46 miliar yang berada pada rekening virtual account BPBD sudah dikembalikan 27 miliar sisanya masih berada di bank BRI. Dan masih dalam proses pengembalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *