SUARANTT.COM,-Wakil ketua II dewan perwakilan rakyat daerah DPRD kabupaten kupang, Sofia Malelak De Haan sebut belum terlihat program pemerintah yang berjalan.
Hal ini dia sampaikan dalam refleksi 100 hari kerja bupati kupang Yosef Lede, saat Ngobrol pintar bersama Yupiter Loinati Ownership media suara harapan.
Saat ditanya, pandangan sebagai wakil rakyat melihat pergerakan bupati kupang Yosef Lede menjelang 100 hari kerja.
Menurutnya bupati dan wakil bupati kupang sudah melakukan beberapa terobosan positif, seperti meningkatkan kedisiplinan pegawai, melakukan sidak di berbagai OPD dan membangun koordinasi tingkat OPD, namun ada beberapa catatan refleksi bahwa yang terutama adalah fokus pada program kerja.
Ia berharap bupati kupang dan wakil bupati kupang kembali fokus untuk program peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan setiap potensi alam dan juga retribusi pajak.
Ia menyebut ada beberapa poin yang harus menjadi fokus perhatian, seperti peningkatan PAD, harus dilakukan sungguh-sungguh.
“Kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dengan efesiensi anggaran dari pusat kita akan tertatih-tatih, untuk kabupaten kupang,” tuturnya dilansir media suara harapan.
Dalam kaca mata Sosok Sofia De Haan selaku wakil ketua II DPRD kabupaten kupang, bahwa tidak bisa bergerak luas untuk mendukung semua program dan janji-janji politik di tahun pertama.
“Saya lihat kalau kita ikat pinggang terus, maka program-program ini tidak bisa berjalan, kalau kita tidak ada upaya untuk peningkatan PAD,” Ujarnya lagi.
Ia juga menyadari, lembaga DPRD sebagai lembaga legislatif, harus secepatnya lakukan peninjauan dan penyesuaian secepatnya perangkat pendukung seperti peraturan daerah (PERDA) dan lain-lain untuk menggenjot PAD.
Dikatakannya bahwa program-program bupati kupang dan wakil bupati kupang belum berjalan, ada beberapa yang berjalan seperti panen raya, kunjungan-kunjungan mentri, namun menurutnya program-program yang harusnya diangkat organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penjabaran dari visi-misi dan program kerja bupati kupang, yang sampai saat ini belum berjalan.
“Mungkin karena efesiensi anggaran jadi belum berjalan, ini kita lihat memang ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat lewat kementrian misalnya ada bantuan pertanian, yakni Alsintan dan lain-lain, tapi belum ada program OPD yang jalan ,” Ucapnya.
Politisi partai Nasdem ini juga, menyoroti hubungan komunikasi yang dinilai tidak terbangun secara baik antara pemerintah daerah kabupaten kupang dan juga lembaga DPRD.
“Saya harus jujur, hubungan antara eksekutif dan legislatif belum terlalu memiliki makna yang subtansial, saya katakan ini karena apa? misalnya saja yah, kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBD maka kita semua pasti akan menunggu ketukan di perubahan,”Ungkapnya.
Dirinya menegaskan harus ada kolaborasi secara maksimal dan subtansial antara lembaga DPRD dan pemerintah.
“Saya melihat bahwa kita ini “disandera” karena apa karena sampai saat ini kita belum menjalankan fungsi DPRD secara maksimal,” Ucap Sofia Malelak.
Lebih jauh ia menjelaskan, kunjungan dan bimtek serta konsultasi di lembaga DPRD belum berjalan maksimal, kalaupun ada baru di dalam daerah belum ada kunjungan keluar daerah, jika ada kendala harusnya bisa dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama.
“Pak Yos saya sangat hargai, pak bupati karena orang yang dituakan di lembaga DPRD, pimpinan DPRD yang kemudian jadi bupati harusnya memahami betul isi perut (Sistem) lembaga DPRD,”Beber Sofia dengan sedikit menunjukan wajah kesal.
Ia berharap bisa dipercepat, penyesuaian regulasi-regulasi, percepat pelaksanaan program kerja, percepatan peningkatan PAD, dan menyumbat pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kebocoran PAD seperti kegiatan-kegiatan seremonial, dengan memberi contoh kegiatan prosesi paskah dengan anggaran 700 juta tanpa sepengetahuan DPRD.
“Saya ikut pembukaan, saya dengar dari ketua panitia Pak Jermi Mone bahwa itu APBD sumber anggarannya, 700 juta. terus saya dengar juga ada pesparawi 650 juta, ada mobil Hibah 18 Unit untuk Klasis dan Paroki,” Bebernya lagi.
Ia mempertanyakan jika sumbernya dari APBD, maka harus ada komunikasi dengan lembaga DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran.
“Yah kalau misalnya sumber anggaran dari APBD mohon dibicarakan dulu dengan DPRD, karena persoalannya kita belum ketuk palu untuk dimasukan ke dokumen anggaran yang dilakukan bupati dan wakil bupati tahun anggaran 2025 ,” tuturnya tegas.
Selain itu, ada berbagai persoalan lain juga di soroti oleh Sofia Malelak sebagai wakil ketua II DPRD kabupaten kupang, seperti isu pulau Kera, carut-marut proses seleksi direktur utama perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar kabupaten Kupang, pengangkatan 70 pegawai baru PDAM.
Sampai berita ini turunkan, Tim media belum berhasil mengonfirmasi pemerintah daerah kabupaten kupang, apabila sudah terkonfirmasi akan di terbitkan pada edisi berikutnya.
