SUARANTT.COM,-Demonstrasi mahasiswa bertema “Indonesia Bangkrut” pada Senin, 15 Juni 2026, menghadirkan dinamika yang tidak biasa. Di tengah aksi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mendadak menerima perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) di Istana Wakil Presiden.
Sebanyak 15 mahasiswa yang dipimpin Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBK, M. Abdimaludin, mengikuti pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang diklaim mewakili aspirasi mahasiswa di berbagai daerah.
“Kami menyampaikan aspirasi mahasiswa, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah,” ujar Abdimaludin.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi:
Pembekuan sementara program MBG untuk evaluasi dan audit.
Pengalihan efisiensi anggaran ke pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk subsidi UKT.
Peninjauan ulang Undang-Undang Polri yang baru disahkan DPR.
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.
Pembatalan kenaikan harga Pertamax.
Abdimaludin menyebut Wakil Presiden berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut maupun respons resmi pemerintah atas tuntutan tersebut.
Pertemuan ini memunculkan tanda tanya karena berlangsung secara tiba-tiba, tanpa penjelasan resmi dari Istana Wakil Presiden. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan pers yang menjelaskan latar belakang, inisiatif, maupun hasil konkret dari pertemuan tersebut.
Situasi ini kontras dengan aksi sebelumnya pada Jumat, 12 Juni 2026, di mana tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang menerima perwakilan massa aksi.
Selain itu, belum diketahui secara pasti mekanisme pemilihan perwakilan mahasiswa yang diundang, serta apakah pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi pemerintah atau inisiatif spontan.
Minimnya transparansi memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik, terutama terkait tujuan dan signifikansi pertemuan tersebut di tengah meningkatnya tekanan mahasiswa terhadap pemerintah.
Publik kini menunggu kejelasan sikap pemerintah, sekaligus memastikan apakah pertemuan tersebut akan berujung pada kebijakan konkret atau sekadar menjadi bagian dari dinamika politik sesaat.