SUARANTT.COM,- KUPANG, 15 AGUSTUS 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) secara konsisten terus memacu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perluasan jaring pengaman sosial, perlindungan tenaga kerja, serta akurasi administrasi kependudukan. Langkah strategis ini ditegaskan sebagai implementasi nyata dari program Dasa Cita Keempat yang bertajuk “Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat”.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, membacakan langsung Pidato Pembangunan tersebut pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, yang dimulai tepat pukul 10.30 WITA. Berlokasi di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang, jalannya pidato dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat daerah, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam pidatonya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa arah pembangunan daerah saat ini wajib berorientasi pada keadilan akses layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Selanjutnya, pembangunan kita arahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Dasa Cita Keempat. Kesejahteraan bersama berarti memastikan setiap warga memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan dasar, jaminan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan. Melalui Dasa Cita Keempat, Pemerintah Provinsi NTT memperkuat perlindungan bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Tren Positif Penurunan Angka Kemiskinan
Intervensi program kemiskinan yang terukur mulai menunjukkan dampak positif pada indikator makro ekonomi daerah. Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, persentase penduduk miskin di bumi Flobamora kini tercatat berada di angka 17,52 persen. Capaian tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1,08 poin persentase jika dibandingkan dengan periode Maret 2025.
Guna memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, Pemprov NTT mengandalkan penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah disinkronkan secara digital dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data terpadu ini menjadi basis utama penyaluran berbagai program strategis, mulai dari jaminan ketenagakerjaan, stimulan rumah layak huni, One Village One Product (OVOP), Pekarangan Pangan Lestari (P2L), hingga bantuan pangan gratis. Kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia juga dipastikan terus dilibatkan aktif dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.
Jaminan Jamsostek Gratis dan Penguatan Satgas TPPO
Sebagai bentuk komitmen nyata di sektor ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2026 Pemprov NTT resmi mengalokasikan anggaran untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada 102.200 pekerja rentan selama lima bulan. Stimulan perlindungan jaminan sosial ini menyasar langsung kelompok pekerja informal di akar rumput, meliputi petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, pengemudi, hingga pekerja jasa.
Di samping proteksi pekerja lokal, Pemprov NTT juga memperketat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT guna memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah preventif dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan elemen masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) Provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa dikerahkan untuk melakukan edukasi, pendataan, deteksi dini, pengawasan, pendampingan hukum, penanganan kasus, hingga perlindungan hak-hak korban dari prapemberangkatan hingga kembali ke daerah asal.
Capaian Adminduk Lancar dan Transisi ke Dasa Cita Kelima
Seluruh akurasi program jaring pengaman sosial ini berhasil ditopang oleh capaian administrasi kependudukan (Adminduk) yang melesat tinggi melalui strategi jemput bola ke wilayah pelosok yang sulit dijangkau. Hingga Juni 2026, capaian perekaman KTP elektronik di NTT telah menembus lebih dari 97 persen, sedangkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sudah hampir mendekati 82 persen.
“Inilah semangat Dasa Cita Keempat: membangun kesejahteraan melalui data yang akurat, pelayanan yang mudah dijangkau, jaminan sosial yang tepat sasaran, serta perlindungan tenaga kerja yang inklusif,” pungkas Gubernur Melki Laka Lena.
Menutup pemaparan mengenai kluster jaminan sosial, jalannya pidato pembangunan kemudian dialihkan pada penguatan sektor kesehatan dasar dan perbaikan gizi masyarakat secara masif.