SUARANTT.COM,- Di tengah gegap gempita persiapan seluruh elemen bangsa dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Selatan (IKMAS-TTS) menyampaikan sebuah refleksi kritis mengenai kondisi riil di tanah kelahiran mereka.
IKMAS-TTS menilai seremonial kemerdekaan setiap tahunnya terasa hambar bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat wilayah lain di Indonesia bergerak maju menuju visi Indonesia Emas, Kabupaten TTS justru terkesan berjalan di tempat lantaran masih terpasung oleh tiga masalah krusial:
kemiskinan ekstrem, darurat stunting, dan krisis infrastruktur yang akut. Ketua Umum IKMAS-TTS, Junar Tampani, menegaskan bahwa secara substantif, esensi kemerdekaan yang sejati belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di pedalaman TTS.
“Kemerdekaan itu bukan sekadar penurunan bendera penjajah di masa lalu atau rutinitas upacara setiap tanggal 17 Agustus. Bagaimana kita bisa bangga mengeklaim sudah merdeka, sementara pemenuhan hak-hak paling dasar rakyat di TTS seperti pangan bergizi, air bersih, dan akses jalan yang layak masih menjadi barang mewah?”
“Hari ini, ketertinggalan multidimensi masih menjajah warga kami,” ujar Junar Tampani saat diwawancarai di Sekretariat IKMAS-TTS, 13/08.
Dalam pernyataannya, Junar membeberkan rentetan data riil terkini untuk menggambarkan betapa seriusnya ketertinggalan yang dialami oleh Kabupaten TTS:
Kemiskinan yang Masih di Atas Rata-Rata Nasional: Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di TTS masih bertengger di angka yang sangat tinggi, yaitu mencapai 24,68 persen.
Angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat timpang jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang berhasil ditekan di kisaran 8 persen. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai program penuntasan kemiskinan secara mandiri.
Darurat Stunting yang Mengancam Generasi: Sektor kesehatan di TTS berada dalam kondisi lampu kuning. Data mengonfirmasi bahwa rata-rata angka prevalensi stunting di TTS masih bertengger di angka kritis 41,36 hingga 41,5 persen. Bahkan di beberapa kecamatan terisolasi, seperti di wilayah Molo Selatan dan Amanuban Barat, angkanya melonjak ekstrem melampaui 50 persen akibat buruknya akses air bersih dan sanitasi.
Krisis Infrastruktur yang Mengisolasi Warga: Topografi TTS yang berbukit diperparah oleh rusaknya jalan-jalan penghubung antardesa dan kecamatan. Saat musim hujan, akses jalan pedesaan kerap putus total akibat longsor.
“Dampak paling menyedihkan adalah pelayanan kesehatan. Kami masih menerima laporan bahwa warga terpaksa menandu ibu hamil berjam-jam melewati jalan rusak menuju Puskesmas karena ambulans tidak bisa melintas,” tambah Junar.
Menyikapi kenyataan tersebut, IKMAS-TTS menuntut sikap tegas dan langkah nyata dari para pemangku kebijakan.
Organisasi mahasiswa ini mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak menutup mata dan segera memberikan intervensi anggaran langsung ke TTS guna membuka isolasi wilayah. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten TTS didesak untuk menghentikan program-program yang bersifat seremonial atau politis, dan mulai fokus pada validasi data yang jujur agar bantuan tepat sasaran.
“Kami menuntut keadilan pembangunan bagi TTS. Kemerdekaan sejati adalah ketika anak-anak di pelosok desa bisa makan makanan bergizi tanpa dihantui stunting, dan ketika para petani bisa menjual hasil buminya melewati jalan yang layak. Merdeka negaranya, harus merdeka juga rakyatnya,” tegas Junar menutup wawancara resmi tersebut.