Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Darius Beda Daton pada Rabu (11/10/2023) pagi melalui sejumlah grup diskusi WhatsApp meminta pihak sekolah untuk tidak memulangkan peserta didik yang belum melunasi iuran komite atau pungutan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) saat Penilaian Tengah Semester (PTS).
Darius menyampaikan, pihaknya mencermati, ada keluhan para orang tua siswa-siswi SMA/SMK dari berbagai daerah di NTT perihal pemulangan siswa-siswi yang hendak mengikuti ujian tengah semester (mid semester) tahun pelajaran 2023 karena belum membayar lunas iuran komite sekolah atau pungutan SPP oleh sekolah pada periode tertentu.
Padahal, jelas Darius, mengacu pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ditegaskan bahwa Pungutan oleh satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan antara lain digunakan sesuai dengan dan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
“Dengan demikian para siswa siswi yang belum melunasi iuran komite atau pungutan SPP oleh sekolah tidak boleh dipulangkan hanya karena belum membayar pungutan tersebut.” tegas Darius.
Darius juga menegaskan, pelayanan pendidikan adalah hak anak yang tidak boleh dihalangi oleh kewajiban orang tua untuk melunasi pungutan atau sumbangan pendidikan.
Lebih lanjut Darius juga menyampaikan, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa peran serta masyarakat dalam mendukung pendanaan pendidikan sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan yang tidak didanai pos Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa pembiayaan program peningkatan mutu sekolah dan pengembangan sarana prasarana pendidikan yang diperlukan.
Meski demikian, jelas Darius, pihaknya mengharapkan agar semua SMA/SMK di NTT mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan guna menjamin hak-hak anak dalam memperoleh layanan pendidikan berjalan dengan baik.
