Kupang-suaraNTT.com,- Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang diduga bermain data alias bermain Api, untuk menghambat proses pencairan gaji tunjangan khusus daerah terpencil.
Informasi yang di peroleh tim media dari belasan guru di Amfoang Tengah, bahwa dinas pendidikan melalui operator Okto Tabun diduga sengaja menghilangkan nama-nama guru penerima TKG daerah terpencil.
beberapa guru yang enggan namanya disebut, berasal dari sekolah dasar SD Negeri Kele, dan SMP Negeri 3 Amfoang Tengah Satu Atap membeberkan, status sekolah sangat tertinggal namun tiba-tiba nama mereka hilang tanpa alasan.
Mereka mengatakan triwulan 1 periode Januari sampai Juni 2024 mereka menerima, namun untuk periode Juli hingga Desember nama mereka tidak muncul padahal di sekolah lain sudah cair.
Adapula guru yang mengatakan operator diduga sengaja menghilangkan nama-nama guru penerima tunjangan khusus guru di daerah terpencil, karena belum memberikan jatah kepada operator.
Dikatakan para guru bahwa surat keputusan SK untuk penerima tunjangan khusus guru adalah satu tahun anggaran, sehingga sangat janggal jika beralasan SK dan nama para guru tidak muncul.
Untuk diketahui 6 orang guru dari SD Negeri Kele dan 13 orang guru dari SMP Negeri 3 Amfoang Tengah satu atap, kini merenung nasib tak menentu, bagaimana tidak, dikisahkan bahwa sekolah lain dengan status sangat tertinggal sudah mendapat haknya namun belasan guru dari Desa Bitobe Kecamatan Amfoang Tengah belum ada kabar.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD dari dapil 3 seluruh Amfoang, Okto La’a mengecam dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang untuk tidak bermain api.
Ketua Fraksi Golkar kabupaten ini, menduga ada oknum yang sengaja bermain data, sehingga ia meminta kepala dinas memberi perhatian serius.
“Kami fraksi golkar akan memberi perhatian serius, itu hak saudara-saudara guru yang ada di daerah terpencil kita jangan bermain api,” ujar La’a saat di temui media ini Senin (02/12/2024).
Okto La’a mengatakan guru-di daerah 3T, mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui tunjangan khusus guru daerah terpencil dan anggaran tersebut dari APBN bukan dari APBD sehingga dinas pendidikan dan kebudayaan diminta untuk memberi perhatian serius dan tidak boleh main-main.
Sementara dinas pendidikan, melalui Kabid GTK Naomi Belandina Liu, Amd mengatakan, belum menerima karena nama dan SK mereka belum muncul di aplikasi, hal itu disebabkan belum adanya perbaikan data dari kementrian pendidikan, namun setelah di cek kembali nama-nama guru sudah muncul sehingga akan disesuaikan dengan anggaran.
“Kemarin mereka belum dapat karena nama mereka belum masuk dalam SK, kalau sudah masuk dalam SK jelas kita usulkan untuk minta. Jadi ada beberapa sekolah yang semester lalu dapat tapi baru-baru tidak dapat karena nama mereka belum masuk dari aplikasi nama mereka belum masuk SK sebagai penerima,”ujar Kabid GTK (02/12)
Kabid GTK menambahkan, informasi dari operator nama guru-guru tersebut baru muncul karena ada perbaikan data dari kementerian.
Namun tidak lansung memberikan tunjangan tetapi harus dilihat dari ketersediaan anggaran.
“kami melihat kembali ketersediaan anggaran, kalau anggaran mencukupi untuk bayar tetapi anggaran untuk semester ini dari kementrian tidak mentransfer ke daerah berarti ada kekurangan anggaran kami tidak bisa proses permintaan,” jelasnya.
Kabid GTK membeberkan bahwa operator akan berangkat ke jakarta karena ada undangan dari kementrian, untuk membahas salah satu agenda yakni kekurangan anggaran.
“Jadi informasi ini akan dibawa ke kementrian, berapa jumlah penerima dari beberapa sekolah untuk dilaporkan ke kementrian supaya dapat diakomodir di semester berikut,” tutur Kabid GTK.
