SUARANTT.COM,-Masyarakat kabupaten kupang kini menanti hasil audit terkait beberapa program pemerintah daerah kabupaten kupang yang jadi polemik di Akhir Tahun 2025.
Pemerintah daerah kabupaten kupang dibawa kepemimpinan bupati Yosef Lede dan Aurum Titu Eki menarik perhatian publik, dimana ada berbagai program yang dinilai tak masuk dalam program prioritas namun telah di eksekusi dengan APBD II.
Setelah di lantik pada 20 November 2025 Bupati kupang Yosef Lede dan Aurum Titu Eki, lansung tancap gas dengan melaksanakan berbagai program yang diagendkan pemerintah pada tahun anggaran 2025. Menariknya anggaran untuk program yang tak masuk dalam pembahasan anggaran namun di eksekusi kemudian di masukan dalam perubahan anggaran nilainya cukup fantaastik yakni 30an Miliar dengan berbagai item program.
Publik bertanya sebab dalam situasi efesiensi angaran beberapa program yang di eksekusi dengan dana fantastik bukan merupakan pelayanan dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur namun lebih pada kegiatan-kegiatan seremonial, seperti pawai paskah, Pesparawi, perayaan HUT-RI, lomba hias pohon Natal, pemberian Hibah 18 Mobil kepada tokoh agama, perjalanan Tour Wisata rohani para tokoh agama ke luar negeri. Dan juga pemberian dana hibah miliaran rupiah kepada beberapa gereja, dan juga beasiswa kepada ribuan mahasiswa.
Sebenarnya tak ada masalah jika situasi bangsa dalam keadaan normal, namun jauh sebelum kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 untuk menjaga keseimbangan keuangan dalam situasi efesiensi anggaran.
Dalam instruksi presiden pada poin ke-6 menegaskan pemerintah daerah Gubernur, Bupati, walikota harus selektif dalam memberikan hibah. Namun yang terjadi di wilayah kabupaten kupang publik menilai pemerintah daerah kabupaten kupang memberikan hibah dengan dana fantastik namun kurang memperhatikan seberapa besar urgensi program yang dibiayai menggunakan dana hibah tersebut.
Selain itu dalam intruksi presiden juga dengan tegas mengintruksikan untuk mengurangi kegiatan bersifat seremonial namun di kabupaten kupang banyak kegiatan bersifat seremonial yang menjadi perbincangan publik. Ada yang mendukung adapula yang tidak mendukunh dengan segala pertimbangan.
Tentu saja pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus sebagai tanggungjawab moral terhadap sumpah setia atas jabatan sebagai bupati dan wakil bupati kupang.
Saat bupati kupang Yosef Lede dan Aurun Titu Eki mengucapkan sumpah jabatan pada 20 november 2025 yang lalu. Dengan suara nyaring mengatakan akan menjalankan tugasnya sesuai pancasila, undang-undang 1945, dan segala perturan didalamnya, termasuk instruksi presiden sebagai peraturan presiden yang harus ditaati.
Integritas BPK di pertaruhkan
Pemeriksaan Laporan Keuangan (Audit Keuangan): Ini adalah pemeriksaan wajib (mandatory) yang dilakukan setiap tahun. Prosesnya dimulai setelah entitas pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan penyusunan laporan keuangannya dan menyerahkannya ke BPK, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
Waktu Pelaksanaan: BPK akan memulai pemeriksaan lapangan setelah tanggal penyerahan laporan keuangan tersebut.
Jenis pemeriksaan lainnya: Selain audit keuangan tahunan, BPK juga dapat melakukan jenis pemeriksaan lain yang waktunya tidak rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas: Pemeriksaan Kinerja: Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kehematan suatu program atau kegiatan (misalnya, pengelolaan dana desa atau program jaminan kesehatan nasional).
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT): Untuk mengidentifikasi hal-hal spesifik, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau adanya indikasi kerugian negara/daerah.
Untuk itulah publik berharap badan pemeriksa keuangan BPK bisa bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi transparansi untuk menjawab keraguan publik dan bisa mendapat kepercayaan publik.
Sebab persoalan hibah di kabupaten kupang menjadi polemik berkepanjangan sehingga dengan harapan pemeriksaan BPK bisa memberi sebuah kepastian.
