Kalabahi-suaraNTT.com,-Eka Blegur Tokoh pemuda, sekaligus aktivis di kabupaten Alor Apresiasi kehadiran presiden Ir.H. Joko Widodo di kabupaten Alor.
Menurutnya kehadiran Jokowi sosok presiden yang dikenal sangat dekat dengan rakyat itu, memberi sebuah kenangan manis sekaligus menumbuhkan semangat bagi generasi penerus bangsa.
Eka biasa ia disapa sebagai aktivis di Alor menyebut kehadiran Jokowi sebagai motivasi bagi masyarkat dan pemerintah kabupaten Alor, karena tidak semua presiden dengan jiwa merakyat seperti Jokowi ingin datang ke pulau Alor. Sebab kata Eka tidak ada yang istimewa di kabupaten Alor.
Kabupaten Alor masih tertinggal dalam berbagai sektor. Hingga memposisikan Alor sebagai daerah tertinggal di NTT.
“Apa yang menjadi daya tarik atau posisi tawar bagi kabupaten Alor untuk orang berkunjung, apa lagi sekelas presiden Jokowi, kalau berkunjung ke Flores masih ada labuan bajo, atau ke pulau timor masih ada sabana Lelogama dan lain-lain, kita di Alor apa yang mau kita banggakan,”bebernya, jumat (04/10/2024)
Eka mengungkap bahwa kabupaten Alor punya kontribusi untuk bangsa dan negara namun bukan kontribusi yang positif, melainkan kontribusi negatif, yakni masih menyumbang kemiskinan bagi bangsa Indonesia.
Selain Kesejahtraan masyarakat alor yang belum terwujud disektor pendidikan kabupaten Alor juga belum maksimal, mutu pendidikan masih lemah, fasilitas pendidikan masih juga belum maksimal, hal seperti itu harus menjadi catatan kritis bagi pemerintah kabupaten Alor.
Pada posisi ini, Eka Blegur mengatakan pemerintah daerah kabupaten Alor harus sadar, dan secepatnya berbenah untuk berpikir memajukan kabupaten Alor, sehingga ada kunjungan-kunjungan dari perintah pusat bukan karena ada belas kasihan namun ada suatu kebanggaan bahwa kabupaten Alor berkontribusi membangun bangsa.
“Ini harus jadi motivasi masyarakat Alor untuk berpikir, terutama kita aktivis di Alor bapak Jokowi datang karena kasian dengan kita, bukan karena Alor memberi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia, ke depan pemerintah harus bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa agar pimpinan pusat datang karena merasa bangga, melihat kita di Alor ada kontribusi dalam berbagai sektor untuk membangun bangsa,”jelasnya.
Selain itu dilansir FKKnews.com pada Jumat (04/10/2024) Gerakan pemuda Kristen Indonesia GAMKI cabang Alor dikabarkan meminta 10 poin aspirasi masyakarat.
1. Pencabutan Moratorium Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Pantar Kami sangat berharap agar Bapak Presiden dapat mempertimbangkan untuk mencabut moratorium terhadap pembentukan Calon DOB Pantar, sehingga Pulau Pantar dapat menjadi kabupaten baru. Dengan terbentuknya Kabupaten Pantar, kami yakin akan tercipta lapangan pekerjaan baru serta adanya pendekatan pelayanan pemerintah yang lebih dekat dan cepat kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pantar secara keseluruhan.
2. Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Maritaing-Republik Demokratik Timor Leste GAMKI Alor juga mengharapkan adanya percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Maritaing yang berbatasan laut langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Keberadaan PLBN ini sangat penting dalam mendukung pengawasan dan kelancaran arus keluar masuk orang dan barang di perbatasan, sekaligus memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Selain itu, percepatan pembangunan PLBN Maritaing akan memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan negara tetangga.
3. Revisi terhadap PP No. 49 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait Guru di Sekolah Swasta. Di Alor, sekolah-sekolah swasta telah banyak berjasa dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Alor, khususnya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tentang Manajemen PPPK, guru-guru di sekolah swasta tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan guru dari sekolah swasta ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta kini mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Oleh karena itu, DPC GAMKI Alor memohon kepada Bapak Presiden untuk dapat mempertimbangkan kembali peraturan tersebut, sehingga guru-guru di sekolah swasta juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK dan tetap dapat ditempatkan di sekolah swasta. Ini penting agar sekolah-sekolah swasta dapat terus menjalankan peran vitalnya dalam dunia pendidikan di Kabupaten Alor.
4. Penambahan Kuota Beasiswa KIP Kuliah untuk Anak-anak Alor Kami juga ingin mengusulkan adanya penambahan kuota Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi putra-putri Alor. Dengan keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan di Alor, bantuan beasiswa ini sangat dibutuhkan agar anak-anak Alor memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dengan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi, kami percaya akan ada peningkatan kualitas SDM yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan di daerah kami.
5. Tambahan Insentif Bagi Nakes di Wilayah 3T Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kebiijakan baru tentang insentif tambahan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di wilayah Kabupaten Alor yang merupakan daerah 3T. Kebijakan ini penting karena kebijakan insentif sudah dilakukan Pemerintah Pusat kepada guru di 3T namun belum bagi Tenaga Kesehatan.
6. Tambahan Falkes di Puskesmas Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk menambah fasilitas kesehatan di Puskesmas- Puskesmas yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat dari Dana DAK Afirmasi. Kebijakan penambahan sarana kesehatan ini untuk membantu kelancaran tugas-tugas Nakes dalam menekan angka kematian ibu dan anak, stunting, gizi buruk, penyakit menular dan lain-lain karena Alor memiliki topografi wilayah yang sulit dijangkau.
7. Kebijakan Kesejahteraan Nelayan Pesisir Perbatasan Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Alor di wilayah pesisir perbatasan seperti di Kecamatan Pureman, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Mataru dan Kecamatan ABAD Selatan. Kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat di wilayah pesisir perbatasan ini akan memberikan dampak besar bagi komitmen rakyat untuk cintah tanah air dan menjaga kedaulatan wilayah kepulauan Alor dengan Negara Tetangga Timor Leste.
8. Buka Akses Pelabuhan Maritaing Alor dan Kabupaten Maluku Barat Daya Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk membuka akses pelabuhan ASDP Fery Maritaing Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor dengan Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. Kebijakan pembukaan akses wilayah laut ini akan sangat mendukung konektivitas perekonomian Alor dan SDM Alor untuk mendukung pertambangan di Maluku Barat Daya. Sebab ada sekitar 5-6 Ribu masyarakat Alor kini sedang bekerja di Pertambangan Tembaga, Emas, Gas Bumi di Blok Masela dan Nikel yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Utara di Provinsi Maluku.
9. Kebijakan Dividen Tambang Emas, Tembaga, Nikel dan Gas Bumi di Blok Masela Provinsi Maluku Kepada Kabupaten Alor Kami mohon kepada Bapak Presiden RI untuk menambah Dividen hasil tambang Emas. Tembaga, Nikel dan Gas Bumi di Blok Masela Provinsi Maluku kepada Kabupaten Alor Provinsi NTT yang merupakan daerah terdampak dan yang dekat dengan lokasi pertambangan di Provinsi Maluku. Kebijakan Dividen ini menurut kami akan sangat membantu Kabupaten Alor dan Nusa Tenggara Timur dalam percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan, serta membantu percepatan penyelesaian masalah kesehatan seperti stunting, kemiskinan ekstrim, gizi buruk, dan angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi di Kabupaten Alor.
10. Peninjauan Kembali Keputusan Permendikbud No 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan. Permendikbud No 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kami mohon Bapak Presiden RI dapat meninjau kembali kebijakan penerapan 24 jam tatap muka bagi guru penerima sertifikasi seperti yang tertuang dalam Keputusan Permendikbud No 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Permendikbud No 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Karena menurut GAMKI Alor, skema piloting PPG yang merekrut banyak guru sertifikasi ini dapat berdampak pada jam tatap muka guru di kelas yang kurang (rata-rata guru mata pelajaran 9 jam per minggu) karena banyak sekolah di wilayah perdesaan Kabupaten Alor mayoritas tidak memiliki rombongan belajar yang besar untuk dapat menjawab kepeutusan Permendikbud No 25 Tahun 2024. Kami mohon Bapak Presiden bisa meninjau keputusan Permendikbud tersebut untuk menurunkan angka jam tatap muka bagi guru bersertifikasi di daerah terpencil dengan rata-rata 9 jam pelajaran per minggu.
“Kami Dewan Pimpinan Cabang GAMKI Kabupaten Alor menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena selama 10 tahun memimpin Negara, banyak kebijakan bapak yang kami rasakan baik di bidang infrastruktur jalan, jembatan, listrik, BBM satu harga. Tol Laut, Bendungan, infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan social sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Alor,” ujar Ketua GAMKI Demas Mautuka kepada media ini Jumat, (04/10/2024).
DPC GAMKI Alor berharap kepada pemerintah pusat agar aspirasi-aspirasi ini dapat menjadi perhatian Bapak Presiden di akhir pemerintahan bapak, dan semoga bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, demi kemajuan Alor yang lebih baik di masa depan. Atas segala perhatian dan tindakan yang Bapak berikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sinergi antara pemerintah pusat dan masyarakat Alor terus terjalin dengan baik, membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat