SUARANTT.COM,-29 Agustus 2025 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang berujung pada tewasnya seorang driver ojek online, Affan Kurniawan berumur 21 tahun, setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Ketua GMKI Kupang, Andraviani Fortuna Umbu Laiya, MH, menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil.
“Kematian Affan Kurniawan bukan sekadar kecelakaan, tetapi bentuk kegagalan institusi kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat. Presiden harus segera mencopot Kapolri, karena di bawah kepemimpinannya nyawa rakyat masih melayang sia-sia di jalanan oleh alat negara,” tegas Andraviani.
GMKI Kupang menilai, Polri tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi justru menjadi mesin represif yang membahayakan keselamatan rakyat. Kejadian ini, menurut GMKI Kupang, harus menjadi titik balik untuk mereformasi institusi kepolisian secara menyeluruh.
Selain itu, GMKI Kupang juga menolak segala upaya pembungkaman terhadap massa aksi dengan kekerasan, intimidasi, maupun penahanan sewenang-wenang, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.
Sebagai sikap tegas, GMKI Kupang menyampaikan tiga tuntutan utama: Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kematian rakyat di tangan aparat. Lakukan reformasi total Polri, agar kembali pada prinsip pengayoman rakyat, bukan alat kekuasaan. Hentikan segala bentuk kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi.
Andraviani menegaskan bahwa GMKI Kupang akan terus berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan.
“Kematian Affan Kurniawan adalah luka bangsa. Dari luka itu, kami menyerukan solidaritas seluruh elemen masyarakat: mahasiswa, komunitas ojol, pekerja, organisasi rakyat, dan seluruh anak bangsa untuk bersatu mendukung keluarga korban mendapatkan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kapolri harus turun, dan negara harus kembali berpihak pada rakyat kecil,” pungkas Andraviani.
