Kupang-suaraNTT.com,-Guru kontrak bukan budak pendidikan di NTT, Ayhodia Kalake Jangan masa bodo.
Hal ini katakan ketua Presidium perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Kupang (2/4/2024), di Marga juang 63 PMKRI Kupang.
Dilliyon Yoram mengatakan bahwa sebelumnya dirinya menerima kunjungan beberapa Guru kontrak provinsi NTT yang keluhkan soal gaji mereka yang belum di terima sampai pada bulan April 2024 ini.
Dia menjelaskan bahwa ada beberapa guru honorer mengeluhkan terkait gaji honorer bahwa setiap tahun pastinya di awal atau pertengahan maret gaji dan SK sudah keluar, tapi kali ini memang benar-benar tidak ada kabar angin.
Dilliyon Yoram menambahkan bahwa yang ada hanyalah kabar mutasi eselon II yang dilakukan oleh PJ. Gubenur NTT.
“Sedangkan gaji pegawai sudah masuk sampai bulan Maret tapi kami para Guru belum sama Sekali di Sentuh,”ucap Ketua PMKRI, mengisahkan cerita dari guru Honorer.
Lebih lanjut ketua PMKRI Cabang Kupang Deliyon Yoram menambahkan para guru kontrak sementara diperlakukan seperti relawan pemprov yang bekerja secara suka rela tanpa ada jasa.
Menurutnya hal ini akan berdampak pada kualitas pendidikan sehingga harus segera direspon oleh pemerintah secara serius.
“Bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik, jika guru saja tidak diperhatikan. Jangka waktu 3 bulan itu bukan waktu yang singkat maka pihak terkait dalam hal ini pemprov NTT perlu memperhatikan hal demikian. Kasihan mereka setiap hari datang sekolah mengajar bagaimana dengan uang bensin bagaimana dengan kebutuhan mereka setiap hari.”Bebernya.
PMKRI secara organisasi ungkap Dilliyon Yoram, akan terus mengadvokasi dan menggalang kekuatan bersama organisasi kepemudaan lainya untuk mengawal gaji guru kontrak di provinsi NTT.
“Kami akan menghimpun Semua Organisasi untuk memperhatikan hal ini karena ini bukan Masalah sepele,”tegas Dilliyon
Sementara Presidium gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang, melanjutkan bahwa pemerintah daerah provinsi NTT harus lebih peka dan memahami kondisi para guru honorer, sebab guru honorer adalah pahlawan pendidikan sesungguhnya.
Kewajiban lanjut Clara Yunita Tefa, boleh mereka penuhi tapi Pemprov juga harus berikan hak-nya mereka, sebab mereka bukan budak pendidikan di NTT.
Menurut Yuni Tefa, Pj. Gubernur hanya sibuk otak atik eselon II tetapi dia lupa masih ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus diperhatikan yakni, nasib para Guru kontrak yang tidak di gaji selama tiga bulan anehnya lagi BPJS sudah di bayar tapi gajinya tidak masuk.
“Harap penjabat harus lebih manusiawi dalam melihat persoalan rakyat jangan sibuk dengan para pejabat kasihan pendidikan di NTT bisa jadi lebih buruk dari yang sekarang.”Ucap Clara Yunita Tefa, Presidium Gerakan kemasyarakatan PMKRI cabang Kupang.
Sampai berita ini diterbitkan, pemerintah daerah provinsi NTT melalui Kepala dinas Pendidikan belum berhasil dikonfirmasi.
Laporan: Mr. Alopada
