SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) mengecam keras sikap DPRD Kabupaten Kupang yang dinilai terkesan diam dan tidak menunjukkan langkah politik yang tegas dalam merespons dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Bagi kami, sikap diam DPRD Kabupaten Kupang hari ini merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. DPRD seharusnya hadir sebagai representasi suara rakyat, bukan justru membiarkan persoalan serius yang menjadi perhatian publik tanpa adanya respons kelembagaan yang jelas.
Bagaimana mungkin seorang kepala daerah yang saat ini menjadi sorotan publik akibat dugaan tindak pidana kekerasan seksual tetap menjalankan agenda pemerintahan seolah-olah tidak ada persoalan serius yang sedang menjadi perhatian masyarakat?
Pertanyaan kami sederhana: Di mana suara rakyat yang selama ini dititipkan melalui DPRD Kabupaten Kupang? Di mana keberanian politik para wakil rakyat ketika masyarakat menunggu sikap dan tindakan nyata?
Atas dasar itu, PERMASKKU mendesak DPRD Kabupaten Kupang agar segera menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan resmi dari kepala daerah terkait persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kami mendesak DPRD Kabupaten Kupang untuk mempertimbangkan penggunaan hak angket melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) guna melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan persoalan tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Kami menegaskan bahwa DPRD tidak boleh menjadikan alasan bahwa perkara tersebut sedang berproses di kepolisian sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab politik dan fungsi pengawasannya. Proses hukum harus dihormati, tetapi tanggung jawab kelembagaan DPRD juga tidak boleh diabaikan.
PERMASKKU memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada DPRD Kabupaten Kupang untuk menunjukkan sikap dan memberikan respons nyata terhadap tuntutan ini.
Apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, kami menyatakan siap menggelar aksi pendudukan di Kantor DPRD Kabupaten Kupang sebagai bentuk protes dan upaya menagih tanggung jawab para wakil rakyat yang telah menerima mandat dari masyarakat.
Kami tidak menitipkan suara kepada DPRD untuk didiamkan. Kami menitipkan suara agar diperjuangkan!
DPRD harus ingat, jabatan adalah mandat rakyat, dan mandat itu harus dipertanggungjawabkan.
