Laskar Mandiri Flobamora Desak Bupati Kupang Dinonaktifkan: Jangan Biarkan Kekuasaan Mengintervensi Proses Hukum!

SUARANTT.COM,-Desakan agar Bupati Kupang, Yosef Lede, dinonaktifkan dari jabatannya semakin menguat menyusul penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret namanya.

Kali ini, desakan tersebut datang dari Ketua Laskar Mandiri Flobamora, Andy Guterres. Ia meminta agar Bupati Kupang segera dinonaktifkan guna menjamin objektivitas proses hukum sekaligus memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk fokus menghadapi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurut Andy, penonaktifan pejabat publik dalam situasi seperti ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi terhadap proses penyidikan.

Ia menilai, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat sejumlah alat bukti yang perlu menjadi perhatian serius penyidik, di antaranya keterangan saksi, pakaian korban, serta hasil visum et repertum. Sementara itu, keterangan saksi-saksi lainnya diharapkan dapat memperkuat proses pembuktian.

“Kami melihat indikasi adanya intervensi waktu dalam proses pemeriksaan. Karena terlapor berstatus pejabat publik, peluang untuk memperlambat jalannya penyidikan sangat terbuka lebar dan gejalanya sudah terlihat,” tegas Andy.

Andy juga menyoroti perubahan jadwal pemeriksaan terhadap terlapor yang semula diagendakan pada Rabu, kemudian diundur menjadi Sabtu.

Baginya, perubahan jadwal tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penanganan perkara.

Ia mengingatkan bahwa status sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.

“Oleh karena itu, kami mewakili suara masyarakat meminta Polda NTT untuk bertindak tegas, profesional, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Ini adalah kejahatan serius dengan korban seorang mahasiswi. Jangan biarkan proses hukum dipermainkan oleh intervensi waktu yang dimainkan oleh pejabat publik,” pungkasnya.

Andy menegaskan, penanganan perkara ini harus berjalan secara transparan, objektif, dan tanpa diskriminasi. Menurutnya, kepentingan perlindungan korban serta kepastian hukum harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan dan kekuasaan.

Publik kini menantikan keseriusan Polda NTT dalam mengusut perkara tersebut, termasuk memastikan setiap tahapan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Asas persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, termasuk pejabat publik. Jabatan tidak boleh menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *