SUARANTT.COM,-Persatuan Pelajar Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM) menyoroti sikap DPRD Kabupaten Kupang yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Ketua PERMATIM Eres Suniuf menyampaikan keprihatinan sekaligus mempertanyakan sikap lembaga legislatif tersebut dalam menyikapi persoalan yang kini menjadi perhatian dan keresahan masyarakat Kabupaten Kupang.
Menurutnya, dugaan tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, DPRD Kabupaten Kupang sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak seharusnya hanya menjadi penonton, tetapi perlu menunjukkan tanggung jawab kelembagaan melalui fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kejelasan dan keberanian dari para wakil rakyat untuk merespons persoalan tersebut. Jangan sampai sikap diam DPRD justru menimbulkan kesan bahwa keresahan masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Persoalan ini harus disikapi secara serius. DPRD jangan hanya diam ketika masyarakat membutuhkan kejelasan. Kami meminta agar persoalan ini mendapat perhatian dan dikawal secara transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Ketua PERMATIM.
Lebih lanjut, Erens mendesak aparat penegak hukum agar menangani dugaan kasus tersebut secara profesional, independen, dan transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang diduga menjadi korban.
Erens Suniuf juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah tameng untuk memperoleh keistimewaan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk mereka yang sedang menduduki jabatan pemerintahan.
“Yang kami tuntut adalah keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Jangan ada upaya menutup-nutupi persoalan ini. Hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara,” tutupnya.
Melalui pernyataan tersebut, ketua PERMATIM menegaskan bahwa suara mahasiswa Amfoang merupakan bagian dari suara masyarakat yang menginginkan tegaknya keadilan, transparansi, dan supremasi hukum di Kabupaten Kupang.
