SUARANTT.COM,-Euforia hasil survei kepuasan publik sebesar 80,5% yang muncul tak lama setelah para pimpinan daerah di NTT disorot akibat kasus kematian anak Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Ngada harus dibaca dengan cermat dan kritis. Publik jangan sampai terlena oleh angka-angka yang bisa saja menjadi taktik politik untuk menutupi blunder selama masa kepemimpinan.
Di tengah klaim kepuasan itu, alokasi anggaran Rp5 miliar melalui APBD untuk ajang balap sepeda internasional Tour de EnTeTe serta sumbangan ratusan juta dari kepala daerah di NTT sampai hari ini belum jelas manfaat nyatanya bagi masyarakat. Belum lagi anggaran ret-ret pejabat di NTT yang menghabiskan dana sekitar Rp1 miliar semakin menambah pertanyaan soal prioritas penggunaan uang rakyat.
Hal ini disampaaikan Aktivis Gerakan Mahasiswa Flobamora (GMF) Lodovikus I.F Lamury pada Kamis 19 Februari 2026 saat dijumpai media ini untuk menanggapi hasil lembaga survei (Voxpol) tingkat kepuasan masyarakat NTT terhadap kepemimpinan Melkiades Laka Lena –Johni Asadoma selama satu Tahun.
Dikatakan Lodovikus, angka kemiskinan di NTT masih tinggi, dan akses infrastruktur dasar masyarakat seperti jalan di Amfoang dan berbagai wilayah lainnya sampai sekarang belum juga teratasi. Jadi sebelum larut dalam euforia survei, publik patut bertanya: siapa yang membiayai survei ini dan untuk kepentingan siapa?.
Mantan ketua GMF ini, juga menyoroti berbagai proyek steategis pemerintah pusat yang belum mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah NTT. Seperti kebijakan nasional untuk mengarahkan fokus pembangunan didaerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) .
Hal ini menurut Lodoovikus Lamury, belum diterjemahkan secara maksimal oleh gubernur NTT dan bupati se-NTT.
Dijelaskan Lamury bahwa, jika diterjemahkan secara baik maka fokus program pemerintah harus mulai dari daerah terpencil menuju perkotaan. Salah satu contoh yang diungkap Lamury, ialah program makan bergizi gratis (MBG). Dimana realisasi program pemerintah ini hanya prioritaskan wilayah diperkotaan namun diwilayah terpencil sudah hampir dua tahun program MBG berjalan namun belum tersentuh.
“Yang terjadi di wilayah pelosok NTT masyarakat hanya menjadi penonon program makan Bergizih tapi belum mampu merasakan program tersebut lalu siapa yang harus disalahkan,”tanya Lamury.