SUARANTT.COM,-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mendesak Polda NTT memastikan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede (YL), tetap berjalan dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). GMKI menolak alasan penundaan pemeriksaan yang disampaikan tim kuasa hukum YL.
Sikap itu disampaikan GMKI Cabang Kupang, Selasa (17/11/2026), menanggapi pernyataan Samuel Haning dari tim kuasa hukum YL yang menyebut pemeriksaan ditunda karena bentrok dengan agenda bersama DPRD Kabupaten Kupang.
GMKI menilai alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membuat YL absen dari panggilan kepolisian. Pelayanan pemerintahan dan penegakan hukum, menurut GMKI, berjalan sesuai kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling dijadikan tameng. Organisasi ini menegaskan tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang menjabat kepala daerah.
Waspadai Manuver Peredam Kasus
GMKI juga mewanti-wanti agar penundaan pemeriksaan tidak dijadikan alibi untuk manuver meredam perkara. Organisasi ini menyoroti isu yang beredar di masyarakat tentang dugaan upaya agar YL menikahi terduga korban berinisial RWM, dengan tujuan mencegah proses hukum berujung pada pemberhentian dari jabatan.
GMKI menegaskan isu tersebut belum terverifikasi. Namun, mereka menekankan bahwa perkawinan tidak menghapus dugaan tindak pidana dan tidak boleh dijadikan jalan untuk menghentikan proses hukum.
YL Diminta Kooperatif dan Fokus Hadapi Proses Hukum
GMKI meminta YL bersikap kooperatif dan fokus menghadapi proses hukum. Selama perkara ini menjadi perhatian serius publik, YL dinilai sebaiknya tidak menghadiri kegiatan pemerintahan yang bersifat seremonial karena berpotensi memperbesar keresahan masyarakat.
Desak Polda, DPRD, Gubernur, hingga Kemendagri
Kepada Polda NTT, GMKI meminta agar segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk terduga pelaku, tanpa mengindahkan alasan yang menghambat. Kasus ini disebut telah menjadi atensi publik, sehingga GMKI menolak segala bentuk permainan di belakang layar maupun intervensi kekuasaan yang membuat perkara tenggelam. GMKI juga meminta perlindungan bagi terduga korban selama proses berjalan.
GMKI mendesak DPRD Kabupaten Kupang tidak diam dan menggunakan hak pengawasan secara bertanggung jawab, termasuk memastikan agenda bersama DPRD tidak dijadikan alasan menghindari pemeriksaan.
Organisasi ini juga menekan Gubernur NTT dan DPRD Provinsi NTT untuk memberi atensi serius, serta meminta Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan surat izin atau perintah pemeriksaan terhadap pejabat publik yang bersangkutan. Menurut GMKI, jika terbukti, dugaan perbuatan tersebut telah merusak moral dan etika pejabat publik di ruang publik.
Korban Lain Diminta Berani Bersuara
GMKI turut menyinggung adanya dugaan bahwa perbuatan serupa pernah terjadi saat YL menjabat sebagai anggota dewan. Karena itu, GMKI mendukung setiap perempuan yang pernah menjadi korban agar berani bersuara dan melapor.
“GMKI berdiri bersama setiap korban kekerasan,” demikian penegasan GMKI.
Mereka juga meminta Forkopimda ikut mengawal kasus ini sebagai tanggung jawab bersama, agar NTT menjadi daerah yang aman bagi perempuan dan setiap mata rantai kekerasan seksual dapat diputus.
GMKI Cabang Kupang menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Publik, kata GMKI, kini menunggu sikap tegas Polda NTT dan DPRD Kabupaten Kupang, sebab jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. (*)
