Pemeriksaan Yosef Lede Jangan Ditunda! GMNI Kupang: Supremasi Hukum di Atas Kepentingan Jabatan

SUARANTT.COM,-Ketua Cabang (GMNI) Kupang, Jacson Marcus, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede, sesuai jadwal pemanggilan yang telah ditetapkan penyidik.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya permohonan penundaan jadwal pemanggilan dari kuasa hukum Bupati Kupang dengan alasan adanya agenda pemerintahan di DPRD Kabupaten Kupang.

Menanggapi hal tersebut, Jacson menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan maupun agenda politik pemerintahan. Menurutnya, seorang kepala daerah harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk kepada kekuasaan seorang bupati.

Menurut Jacson, agenda di DPRD Kabupaten Kupang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghambat atau memperlambat proses penegakan hukum. Ia juga mendesak DPRD Kabupaten Kupang agar menunjukkan keberpihakan terhadap supremasi hukum dengan tidak membiarkan agenda pemerintahan mengesampingkan persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai agenda pemerintahan justru dijadikan alasan untuk menghambat proses hukum. Kami meminta agar DPRD Kabupaten Kupang mengedepankan persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati Kupang. Hukum harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan dan kekuasaan,” tegas Jacson.

Lebih lanjut, Jacson menyoroti kekhawatiran mengenai kemungkinan pemanfaatan relasi kekuasaan untuk memengaruhi penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian dengan korban, termasuk wacana menikahi korban.

Baginya, perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan pribadi yang seolah-olah dapat diselesaikan melalui perkawinan. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan maupun pendekatan yang berpotensi merugikan korban.

“Jangan sampai relasi kekuasaan dimanfaatkan untuk membangun jalan damai dengan korban, apalagi dengan menjadikan perkawinan sebagai alasan untuk menyelesaikan persoalan ini. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kami meminta Kapolda NTT memastikan bahwa proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi,” ujarnya.

Jacson juga meminta Kapolda NTT segera menindaklanjuti proses pemeriksaan terhadap Bupati Kupang apabila dokumen resmi atau persyaratan administratif dari Kementerian Dalam Negeri telah diterima oleh pihak kepolisian.

Ia menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk seorang kepala daerah. Karena itu, GMNI Kupang meminta aparat penegak hukum tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.

“Jika seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan hukum telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk terus menunda pemeriksaan. Kapolda NTT harus memastikan bahwa proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian karena penanganan perkara yang berlarut-larut,” lanjutnya.

GMNI Cabang Kupang menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Pengawalan tersebut akan dilakukan bersama seluruh elemen aliansi hingga proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum.

Jacson menegaskan bahwa sikap GMNI bukanlah bentuk penghakiman terhadap siapa pun, melainkan tuntutan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas secara adil dan tidak pandang bulu.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan kekuasaan mengalahkan keadilan. Negara harus hadir untuk melindungi korban, bukan justru memberikan ruang bagi kekuasaan untuk menekan korban,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *