SUARANTT.COM,-Penundaan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede, dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) menuai reaksi keras dari pemuda Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB).
Koordinator Umum ARAAB, Feliksius Jewa Dawi, menegaskan bahwa proses hukum terhadap Bupati Kupang tidak boleh berlarut-larut, apalagi sampai terhambat oleh alasan kesibukan maupun urusan pemerintahan.
Aliansi menilai perkara yang menyeret nama orang nomor satu di Kabupaten Kupang tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, kepentingan pemerintahan tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan untuk mengesampingkan agenda penegakan hukum.
Menurut Feliksius, sebagai pejabat publik, Yosef Lede harus menunjukkan sikap kooperatif dan memberikan ruang sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses pemeriksaan secara profesional.
ARAAB bahkan menilai Bupati Kupang sebaiknya tidak lagi menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan yang bersifat seremonial selama persoalan tersebut masih menjadi perhatian serius masyarakat.
Menurut ARAAB, kehadiran Bupati dalam berbagai agenda pemerintahan di tengah polemik yang berkembang berpotensi semakin memperbesar keresahan publik. Pemerintah daerah harus memahami bahwa masyarakat sedang menunggu kejelasan dan keseriusan penanganan perkara tersebut.
DPRD Jangan Diam, Gunakan Hak Pengawasan!
Tidak hanya menyoroti sikap Bupati Kupang, ARAAB juga secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Kupang agar segera mengambil sikap dan merespons persoalan tersebut secara serius.
DPRD diminta tidak sekadar menjadi penonton ketika kepala daerah yang menjalankan roda pemerintahan sedang menghadapi perkara hukum yang menyita perhatian masyarakat.
Menurut Feliksius, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
ARAAB meminta DPRD memastikan persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati Kupang tidak dijadikan alasan untuk menghindari proses pemeriksaan. Pelayanan pemerintahan dan penegakan hukum harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing, tanpa saling dijadikan tameng.
ARAAB Siapkan Aksi ke DPRD
Sebagai bentuk tekanan publik, ARAAB menyatakan akan segera menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Kupang.
Aksi tersebut dimaksudkan untuk mempertanyakan secara langsung sejauh mana DPRD menggunakan hak dan kewenangan konstitusionalnya dalam merespons persoalan yang menyeret nama Bupati Kupang.
ARAAB ingin memastikan apakah DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasan atau justru memilih diam di tengah keresahan masyarakat.
Bagi aliansi, persoalan ini bukan sekadar polemik yang melibatkan seorang pejabat daerah, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Feliksius Jewa Dawi menegaskan, tidak boleh ada keistimewaan hukum hanya karena seseorang menduduki jabatan kepala daerah. Proses pemeriksaan harus dipercepat sesuai ketentuan hukum, sementara DPRD dituntut menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab.
Kini, publik menunggu sikap Polda NTT dan DPRD Kabupaten Kupang. Sebab, jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
