SUARANTT.COM,- Ikatan Mahasiswa Amanatun (IMAN) Kupang menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan tindakan kekerasan yang terjadi di SMK Kristen Oinlasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peristiwa tersebut menimpa Yunri Liven Liunesi, kakak kandung dari seorang siswa di sekolah tersebut yang datang untuk meminta klarifikasi mengenai status pendidikan adiknya.
Yunri Liven Liunesi mendatangi pihak sekolah untuk menanyakan status adiknya yang tidak dapat mengikuti ujian karena namanya tidak tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun upaya klarifikasi tersebut justru berujung pada dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum guru di lingkungan sekolah.
Menanggapi peristiwa tersebut, IMAN Kupang mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Organisasi mahasiswa ini menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pendidik.
Ketua IMAN Kupang, Deki Selan, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan represif tersebut.
“Saya mengecam tindakan represif ini. Apa yang terjadi di SMK Kristen Oinlasi bukan lagi soal profesionalisme, melainkan cerminan premanisme yang menyusup ke tubuh pendidikan. Seorang guru profesional tidak akan melakukan tindakan kekerasan yang sampai mencoreng institusi tempatnya mengabdi,” tegas Deki Selan.
Ia juga menyoroti sikap manajemen sekolah dalam memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut. Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan pihak sekolah justru menimbulkan kesan defensif dan tidak menjawab kekhawatiran publik.
“Klarifikasi dari pihak sekolah seakan-akan membela dan membiarkan benih-benih premanisme tumbuh subur di lembaga pendidikan. Padahal, masyarakat menitipkan anak-anak mereka di sekolah dengan harapan agar mereka tumbuh secara terdidik, bukan mendapatkan perlakuan kasar,” lanjutnya.
IMAN Kupang mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil langkah tegas terhadap persoalan ini. Organisasi mahasiswa tersebut menilai ketegasan pemerintah sangat penting untuk menjaga integritas dunia pendidikan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.