SUARANTT.COM,-Politisi partai perindo, Mesak Mbura angkat bicara menepis isu pemotongan gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kabupaten kupang, nusa tenggara timur (NTT) sebagai langkah bijak bupati kupang dalam menjaga keseimbangan pendapatan daerah.
Anggota DPRD kabupaten kupang, provinsi nusa tenggara timur NTT dari fraksi gabungan Perindo–NasDem ini menegaskan anggaran yang telah di bahas mengarah pada belanja prioritas dan termasuk belanja pegawai.
“Belanja gaji pokok PPPK tahap 1-2 adalah 76.34 M. Ditambah Belanja Tunjangan Keluarga 7.6 M Total 84 M. Untuk Gaji PPPK 2026 sesuai Rancangan yang diajukan pemerintah. Dan Saya menyatakan bahwa kami berkomitmen dan untuk Belanja RAPB 2026 fokus pada belanja diprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk belanja gaji ASN dan PPPK,”ujarnya Jumat 5 Desember 2025.
Lebih lanjut Mesak Mbura menjelaskan dalam sidang induk tahun 2026 sejak KUA-PPAS, sidang komisi, sidang Banggar, sidang Paripurna dirinya tidak perna membahas pemangkasan anggaran PPPK sebesar 50.
“Karena saya sadar bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi penting dan mendesak,” ujarnya.
Ia menegaskan dalam politik anggaran harus berpihak bagi kepentingan rakyat.
“Malah untuk PPPK paruh waktu harus diprioritaskan progres sebagai PPPK aktif dan mendapatkan keabsahan dan mendapatkan hak haknya,” tegasnya.
Dirinya juga menyayangkan informasi yang beredar soal pemotongan gaji 50 persen sebab para pegawai P3K punya tanggungjawab sosial menghidupi keluarga sanak saudara.
“Bagaimana PPPK punya keluarga dan banyak dari mereka sudah ada pinjaman ke bank. Kalau pangkas 50 persen kasian. Mari kita berpikir bijak, kita ada karna masyarakat. Kita evaluasi belanja yang belum mendesak. Kami difraksi sudah menyatakan itu dalam pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi,”ungkapnya.
Menurutnya isu pemotongan gaji P3K 50 persen yang digaungkan bupati kupang bukan langkah yang bijak, sebab belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai adalah prioritas, masih ada pos anggaran lain yang tidak prioritas bisa di pangkas.
Sebelumnya dilansir media online Bupati Kupang, Yosef Lede pada hari Rabu, (03/12/2025) mengatakan pemotongan gaji merupakan solusi sebab kondisi pendapatan daerah renda apalagi kebijakan nasional untuk pemangkasan dana transfer ke daerah. Bahkan bupati Yosef mengatakan pemotongan gaji merupakan tawaran atau pilihan jika tidak setuju dirumahkan maka harus rela kehilangan separuh upah (Gaji).
Orang nomor Satu Kabupaten Kupang itu mengatakan bahwa, langkah yang di ambil ini merupakan langkah yang bijak. Dikarenakan, sebagai pemimpin belum tentu Ia mempunyai keinginan untuk merumahkan ASN yang berstatus P3K.
Tapi mencari solusi supaya tidak ada satu pihak pun yang di korbankan.
“Karena kalau langkah ini tidak di ambil, sekarang tinggal pilih dua pilihan. Mau di rumahkan, atau tetap bekerja dan berjalan, dia bayar standar, tetapi terus bekerja”, jelas Yosef Lede dikutip indonusra.com.
Kenapa harus seperti itu, karena adanya efesiensi anggaran dari pusat Dana Alokasi umum (DAU).
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Kupang untuk belanja Pegawai sebanyak Rp751 miliar. Namun, yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat hanya Rp600 miliar dari anggaran DAU.
“Itu belanja pegawai untuk bayar pegawai satu kabupaten kupang dalam satu tahun itu kita bayar tujuh ratus lima puluh satu miliar. Tapi DAU yang di kasi oleh pemerintah pusat hanya Rp600 miliar. Nah, berarti ada defisit di situ”, pungkasnya.