SUARANTT.COM,-Menyaksikan demontrasi rekan-rekan sejawat Parlemen Jalanan PMKRI Cabang Ende di kota lahirnya historis Ideologis Pancasila menyita drama lelucon yang luar biasa dahsyat-nya. Kami di kota karang kupang seolah disuguhkan penulisan film (dra-ende) alias Drama Ende tentang Bupati Ende yang menghilang dari hadapan massa aksi.
Ketika Bupati Ende Benediktus menghindar dari masa aksi PMKRI Ende bersama ratusan UMKM di kawasan sempadan Ndao kami melihat hal itu sebagai naskah film dra-ende yang gagal tayang lantaran Bupati Ende tak ingin menjadi pemeran utama untuk menyelamatkan rakyatnya mungkin karena minim honor insentif.
Dari realitas itu, saya menyadari sebagai anak Ende yang memutuskan untuk bertahan di kota karang demi memenuhi mimpi untuk menjadi pemimpin yang tidak baper terhadap aksi demo mahasiswa, saya terpanggil untuk terus belajar di PMKRI Cabang Kupang.
Maka sebagai Presidium Riset dan Teknologi PMKRI Cabang Kupang, saya melayangkan opini kepedulian ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemimpin yakni Bupati Ende Benediktus Badeoda dinilainya telah gagal menjawab Ende Baru dalam refleksi- nya yang berjalan menuju dua tahun memimpin Ende.
Potret Aksi PMKRI Ende
Di depan gerbang Rumah Jabatan Bupati, matahari tegak lurus menyengat ubun-ubun. Ratusan warga Ndao dan mahasiswa PMKRI bersimpuh, menuntut satu hal: ruang untuk bernapas bagi periuk nasi mereka. Namun, di balik dinding-dinding kokoh rumah jabatan itu, penghuninya memilih opsi yang paling klasik dalam kamus politik lokal; ‘menghilang’.
Ini adalah kali ketiga. Seperti adegan film yang repetitif, Bupati Ende Benediktus Badeoda kembali absen. Bukan absen dalam tugas kedinasan, melainkan absen secara esensial dari hadapan rakyat yang memilihnya.
Anatomi Sang Penghindar
Dalam studi psikologi politik, tindakan berulang menghindari konstituen yang melakukan protes damai bukanlah sekadar “sikap diam”. Ini adalah indikasi defisit legitimasi. Ketika seorang pemimpin tiga kali berturut-turut memilih pintu belakang atau “dinas luar kota” yang mendadak saat warga datang mengetuk pintu, ia sebenarnya sedang melakukan desersi moral.
Secara sosiologis, Rumah Jabatan sejatinya adalah ruang kontrak sosial. Ketika gerbangnya dikunci rapat-rapat saat rakyat datang, kontrak itu seolah sedang disobek di depan mata. Bupati Benediktus tampak lebih nyaman dengan narasi “gangguan psikis” yang ia bangun melalui pernyataan istrinya, daripada berhadapan dengan fakta empiris bahwa kebijakan penggusuran Ndao adalah ancaman bagi keberlangsungan hidup ratusan keluarga.
Politik Ghosting dan Kematian Dialog
Gaya kepemimpinan yang menghindari konfrontasi verbal dengan rakyat ini bisa disebut sebagai politik ghosting. Alih-alih merespons dengan diskursus dialektis, penguasa lebih memilih untuk menciptakan jarak. Ini adalah bentuk infantilisme manajerial. Pemimpin yang enggan berdialog dengan rakyatnya sendiri sesungguhnya sedang menunjukkan kerentanan intelektual: ketidakmampuan untuk mempertahankan argumen kebijakan di depan publik.
Jika kebijakan tersebut benar, rasional, dan berlandaskan pada kepentingan umum, mengapa harus takut pada PMKRI? Mengapa harus menganggap suara warga Ndao sebagai “polusi” yang mengganggu ketenangan psikis anak?
Dalam alam demokrasi, suara sumbang dari rakyat adalah “sinyal” yang seharusnya diolah menjadi kebijakan perbaikan. Namun, di Ende, sinyal itu dianggap sebagai gangguan frekuensi yang harus dimatikan dengan cara menghindar, atau lebih buruk lagi, dengan ancaman legalitas.
Batu Ujian Integritas
Kritik tajam dari warga dan mahasiswa bukan lahir dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari paradoks pembangunan: di saat 225 desa di Ende masih berkutat dengan kegelapan listrik dan rusaknya infrastruktur jalan, pemerintah justru tampak begitu bersemangat memprioritaskan proyek water boom dan penataan sempadan yang mengorbankan rakyat kecil.
Tiga kali menghindar hanyalah manifestasi dari kegagalan untuk menjadi Bapak bagi seluruh rakyat. Seorang bupati yang memilih memposisikan dirinya sebagai “korban” di rumahnya sendiri, sementara rakyatnya berjuang mempertahankan atap rumahnya dari gusuran, adalah potret pemimpin yang kehilangan orientasi.
Jika Bupati Benediktus merasa bahwa aksi warga adalah gangguan, mungkin ia perlu diingat kembali pada sumpah jabatannya. Rumah Jabatan itu dibangun dengan pajak yang dibayar oleh keringat pedagang Ndao. Menghindar dari pemilik sah pajak tersebut saat mereka menuntut hak adalah bentuk pembangkangan sipil dari pihak penguasa.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat keberhasilan sebuah proyek mercusuar jika di saat yang sama, nurani kemanusiaan sang pemimpin mengalami atrofi. Jika pintu Rujab tetap terkunci bagi warga Ndao, jangan heran jika suatu saat, gerbang kepercayaan rakyat pun akan tertutup rapat selamanya bagi sang Bupati.
Di Ende, kini kita bukan hanya sedang menyaksikan pembangunan infrastruktur yang timpang, melainkan sedang menyaksikan sebuah krisis kepemimpinan yang sedang sembunyi di balik pintu yang terkunci.
Oleh: Ketua Termandat PMKRI Cabang Kupang; Presidium Riset & Teknologi,
Fransiskus Riandi Kore Kele, S.A.B.M