SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Soe Santo Arnoldus Janssen menyambut baik rencana kunjungan mantan Presiden RI ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Organisasi mahasiswa tersebut berharap kunjungan itu menjadi momentum untuk mendorong pemerintah pusat mengkaji kembali status kawasan Taman Nasional Mutis agar dikembalikan menjadi Cagar Alam Mutis.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Soe, Yulius Tamonob menilai persoalan perubahan status kawasan Mutis tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat adat, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Kehadiran Bapak Joko Widodo di tengah masyarakat TTS menjadi harapan besar bagi kami. Kami memohon dukungan dan perhatian beliau untuk membantu memperjuangkan agar kawasan Taman Nasional Mutis dapat dikembalikan statusnya menjadi Cagar Alam Mutis. Hal ini penting agar masyarakat sekitar dapat kembali mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kelestarian lingkungan,” ujar Yulius
Menurut PMKRI Cabang Soe, pengembalian status kawasan menjadi Cagar Alam Mutis diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara upaya konservasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang telah hidup serta menjaga kawasan tersebut secara turun-temurun.
Organisasi tersebut juga berpandangan bahwa langkah tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang muncul sejak perubahan status kawasan, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Mutis.
“Kami meyakini dukungan dari tokoh bangsa seperti Bapak Joko Widodo akan menjadi kekuatan moral agar aspirasi masyarakat Timor Tengah Selatan dapat didengar oleh pemerintah pusat. Mutis merupakan warisan bersama yang harus dijaga, dan masyarakat adat adalah penjaga utamanya,” tambahnya.
Yulius Tamonob menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi tersebut bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Organisasi itu berharap adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap masa depan kawasan Mutis dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.
Sampai berita ini di terbitkan belum berhasil mendapat konfirmasi dan tanggapan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau Kementerian Kehutanan.