SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kepala desa di Kabupaten Kupang yang diduga melakukan pesta minuman beralkohol dan karaoke di Pulau Bali di tengah agenda perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kritik tersebut disampaikan melalui Ketua Bidang Gerakan Kemasyarakatan PERMASKKU, Wilfridus Utan. Ia menilai perilaku yang ditunjukkan sejumlah kepala desa tersebut tidak mencerminkan etika dan tanggung jawab seorang pemimpin yang dipercaya mengelola pemerintahan serta keuangan desa.
Menurut Wilfridus, perjalanan dinas yang menggunakan uang negara bukanlah kesempatan untuk bersenang-senang, apalagi mempertontonkan perilaku yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat.
“Perjalanan dinas bukan untuk berfoya-foya. Mereka berangkat menggunakan uang rakyat untuk mengikuti Bimtek, sehingga harus ada hasil nyata yang bisa dibawa pulang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wilfridus.
Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai urusan pribadi semata. Ketika perjalanan tersebut menggunakan anggaran publik, maka setiap aktivitas yang berkaitan dengan agenda perjalanan dinas harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun administratif.
Lebih jauh, Wilfridus mendesak Bupati Kupang, Yosef Lede, agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perjalanan dinas maupun disiplin penyelenggaraan pemerintahan.
PERMASKKU juga meminta agar para kepala desa yang terbukti melakukan tindakan tidak pantas tersebut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Kupang.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta berhemat, sementara mereka yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan justru mempertontonkan perilaku yang mencederai rasa keadilan publik. Bupati harus menunjukkan ketegasan, bukan membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja,” lanjutnya.
Secara kelembagaan, PERMASKKU menyayangkan sikap sejumlah kepala desa yang dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab moral sebagai pemimpin di tingkat desa.
Bagi PERMASKKU, substansi persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar foto sejumlah kepala desa yang beredar. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah perjalanan Bimtek tersebut benar-benar berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur desa, atau justru membuka ruang bagi kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan penggunaan anggaran publik?
Sebab, setiap rupiah APBD bersumber dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pembangunan desa, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Kritik PERMASKKU ini muncul setelah beredarnya foto yang memperlihatkan sejumlah kepala desa diduga sedang menikmati hiburan karaoke dan minuman beralkohol di Bali.
PERMASKKU menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus disertai tanggung jawab, transparansi, dan integritas. Jangan sampai perjalanan yang seharusnya menjadi ruang peningkatan kapasitas pemerintahan justru meninggalkan pertanyaan tentang etika, kepatutan, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Sampai berita ini diterbitkan pihak pemerintah kabupaten kupang belum berhasil dikonfirmasi, apabila sudah terkonfirmasi akan diberitakan pada edisi berikut.