SUARANTT.COM,-Penanganan laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi perhatian publik. Namun, di tengah besarnya perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut, wartawan justru mengalami kesulitan memperoleh informasi dan konfirmasi langsung dari jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pantauan wartawan di lingkungan Mapolda NTT, Jumat (13/11/2026), upaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait perkembangan laporan tersebut belum membuahkan hasil. Humas Polda NTT maupun Kepala Unit (Kanit) yang menangani bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) tidak berhasil ditemui di kantor.
Kondisi ini membuat wartawan kesulitan memperoleh informasi resmi, terutama mengenai perkembangan penanganan laporan, langkah-langkah penyelidikan, serta perlindungan terhadap korban.
Padahal, perkara ini menyangkut dugaan kejahatan seksual yang membutuhkan penanganan serius, profesional, dan transparan. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganannya tanpa harus mengganggu proses hukum maupun membuka identitas korban.
Sebelumnya, diilansir dari kompas.id Direktur PPA-PPO Polda NTT, Komisaris Besar Nova Irone Surentu, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pemerkosaan yang dilaporkan langsung oleh korban bersama keluarganya.
“Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” kata Nova melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).
Nova menjelaskan, setelah laporan diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT, korban didampingi untuk menjalani pemeriksaan visum. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelidikan.
Meski demikian, karena perkara masih berada pada tahap penyelidikan, pihak kepolisian belum dapat menyampaikan banyak informasi kepada publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu (11/11/2026) malam. Korban disebut berusia 21 tahun dan diduga sebelumnya dijanjikan pekerjaan oleh pihak yang dilaporkan.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak terlapor bersalah.
Kesulitan wartawan memperoleh keterangan langsung dari pejabat terkait menjadi catatan tersendiri bagi pelayanan informasi publik di lingkungan Polda NTT.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual, keterbukaan informasi tentu harus dilakukan secara hati-hati. Kepolisian wajib menjaga kerahasiaan identitas dan martabat korban, tetapi hal itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan publik terhadap informasi mengenai proses penegakan hukum.
Humas Polda NTT sebagai pintu komunikasi institusi kepolisian dengan masyarakat dan media diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan informasi secara optimal.
Wartawan membutuhkan keterangan resmi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersumber dari spekulasi, rumor, maupun informasi yang belum terverifikasi.
Sebab, ketika institusi penegak hukum sulit diakses untuk kepentingan konfirmasi, ruang informasi justru berpotensi dipenuhi berbagai versi yang belum tentu benar.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Humas Polda NTT, Kanit PPA-PPO, serta pihak Bupati Kupang, Yosef Lede, terkait perkara tersebut.