SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) mengecam dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. PERMASKKU menilai persoalan tersebut merupakan perkara serius yang menyangkut martabat manusia, hak asasi perempuan, serta integritas seorang pejabat publik.
Ketua PERMASKKU, Asten Bait, menegaskan bahwa dugaan kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Kronologi Dugaan Peristiwa Jadi Sorotan
Berdasarkan informasi awal mengenai perkara tersebut, dugaan peristiwa bermula ketika korban disebut-sebut mendapat iming-iming atau tawaran pekerjaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang.
Namun, dalam rangkaian peristiwa yang kini menjadi sorotan, korban diduga kemudian berada di kamar Bupati Kupang, Yosef Lede.
Bagaimana korban bisa berada di kamar tersebut, apa yang terjadi di dalamnya, serta apakah terdapat unsur penyalahgunaan posisi atau kekuasaan, menjadi sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab melalui proses penyelidikan kepolisian.
Kronologi tersebut membutuhkan pendalaman secara menyeluruh. Penyidik harus mengungkap bagaimana awal peristiwa terjadi, memastikan keterangan para pihak, serta memeriksa seluruh bukti yang relevan agar perkara ini tidak berhenti pada spekulasi publik.
Bagi PERMASKKU, apabila terdapat dugaan pemanfaatan jabatan, bujuk rayu, tekanan, atau bentuk penyalahgunaan posisi yang merugikan korban, seluruh fakta tersebut harus diungkap sesuai ketentuan hukum.
Asten Bait menegaskan bahwa jabatan sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum.
“Ini persoalan kemanusiaan dan menyangkut martabat perempuan. Kami mengecam segala bentuk sikap maupun tindakan yang berpotensi mengabaikan persoalan ini. Jangan sampai jabatan dan kekuasaan menjadi tameng untuk menghindari proses hukum,” tegas Asten.
Ia menegaskan, PERMASKKU tidak menghendaki adanya perlindungan, intervensi, ataupun kompromi terhadap siapa pun apabila ditemukan keterlibatan dalam tindak pidana.
“Jangan ada perlindungan, jangan ada pengampunan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara,” ujarnya.
PERMASKKU Siap Geruduk Mapolda NTT
Asten Bait juga menyampaikan bahwa PERMASKKU siap menggelar aksi demonstrasi di Mapolda NTT sebagai bentuk desakan kepada kepolisian agar mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan tersebut.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap institusi penegak hukum sekaligus upaya memastikan proses hukum berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jika penanganan perkara ini tidak disampaikan secara transparan dan terus menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, maka kami siap turun ke jalan dan menggeruduk Mapolda NTT. Kami akan meminta Kapolda NTT memastikan kasus ini diusut sampai tuntas,” tegasnya.
PERMASKKU menilai keterbukaan informasi dari kepolisian menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan dan melanggar hak privasi korban.
Humas dan Kanit PPA-PPO Sulit Ditemui Wartawan
Selain menyoroti substansi perkara, PERMASKKU juga mempertanyakan keterbukaan komunikasi publik Polda NTT.
Pasalnya, berdasarkan pantauan wartawan di Mapolda NTT, Jumat (13/11/2026), upaya meminta konfirmasi langsung kepada Humas Polda NTT maupun Kanit PPA-PPO belum membuahkan hasil karena pejabat yang hendak ditemui tidak berhasil dijumpai.
Bagi PERMASKKU, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual dan melibatkan nama pejabat publik membutuhkan komunikasi kelembagaan yang jelas.
Asten menegaskan bahwa kepolisian tidak harus membuka identitas korban maupun materi penyelidikan yang bersifat rahasia. Namun, informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tetap perlu disampaikan secara proporsional kepada masyarakat.
“Jangan sampai publik justru mendapatkan informasi yang simpang siur karena sulitnya memperoleh konfirmasi resmi. Humas harus menjalankan fungsi keterbukaan informasi, bukan membiarkan pertanyaan publik tanpa penjelasan,” katanya.
Atas persoalan tersebut, PERMASKKU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polda NTT, yakni:
Mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang secara profesional, objektif, independen, dan transparan.
Memastikan tidak ada intervensi politik maupun kekuasaan dalam proses penanganan perkara.
Memeriksa seluruh pihak terkait berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah tanpa memberikan perlakuan istimewa karena jabatan.
Memberikan perlindungan maksimal kepada korban, termasuk pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan jaminan keamanan.
Menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik melalui saluran komunikasi resmi Polda NTT.
Menindak setiap bentuk intimidasi, tekanan, atau upaya menghalangi proses penegakan hukum apabila ditemukan.
PERMASKKU menegaskan bahwa perjuangan mengawal perkara ini bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian hukum, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa diskriminasi dan tidak tunduk pada kekuasaan.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, asas tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pengungkapan fakta dan mengabaikan hak korban.
“Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum. Jika hukum memang bekerja untuk semua orang, maka tidak boleh ada seorang pun yang kebal terhadap proses hukum,” tutup Asten.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penanganan laporan dugaan pemerkosaan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sebagaimana keterangan Direktur PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, kepada Kompas.id, Jumat (13/11/2026).