SUARANTT.COM,-Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyatakan sikap tegas dalam mengawal proses hukum kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi Universitas Citra Bangsa (UCB), berinisial RWM (21), yang diduga melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2026–2028, Delvis Rettob, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil bagian langsung dalam mengawal penanganan perkara tersebut. PP PMKRI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan PMKRI Cabang Kupang dan seluruh elemen masyarakat sipil yang selama ini menyoroti kasus tersebut.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (16/11/2026), PP PMKRI mengecam dugaan tindak kekerasan seksual tersebut dan menilai bahwa perkara ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pidana, tetapi juga harus menjadi perhatian serius terkait relasi kuasa antara pejabat publik dan masyarakat.
PMKRI menegaskan, jabatan kepala daerah tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memengaruhi proses penegakan hukum.
Menurut PP PMKRI, seorang kepala daerah semestinya menjalankan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Karena itu, dugaan keterlibatan seorang pejabat publik dalam perkara kekerasan seksual harus ditangani secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi kekuasaan.
PP PMKRI juga menyatakan akan membackup penuh perjuangan PMKRI Cabang Kupang/NTT, terutama dalam menghadapi berbagai hambatan struktural maupun tekanan psikologis yang dikhawatirkan muncul akibat posisi terlapor sebagai kepala daerah.
Berawal dari Dugaan Iming-Iming Pekerjaan
Berdasarkan kronologi yang disampaikan PP PMKRI dengan merujuk pada informasi dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026 di Polda NTT, perkara ini disebut bermula dari adanya tawaran pekerjaan kepada korban melalui seorang perantara berinisial EK.
Perantara tersebut diduga menghubungkan korban dengan Bupati Kupang hingga akhirnya korban mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kota Kupang.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026.
Dalam kronologi yang disampaikan, dugaan kekerasan seksual pertama terjadi sekitar pukul 20.00 WITA. Dugaan tindakan tersebut kemudian disebut berlanjut pada Kamis dini hari, 12 November 2026, sekitar pukul 00.00 WITA.
Di tengah situasi yang dialaminya, korban dikabarkan sempat menghubungi seorang saksi berinisial STM (20) untuk meminta pertolongan.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bagian penting yang harus didalami penyidik, termasuk menelusuri peran pihak perantara, komunikasi sebelum dan sesudah kejadian, serta seluruh keterangan saksi yang berkaitan dengan perkara.
PP PMKRI: Jangan Ada Perlakuan Istimewa dalam Penegakan Hukum
Bagi PP PMKRI, persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya bagaimana mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa dipengaruhi jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial pihak-pihak yang terlibat.
PMKRI meminta Polda NTT mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan menyeluruh. Setiap fakta, keterangan saksi, alat bukti, serta dugaan keterlibatan pihak lain harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, keselamatan dan kondisi korban harus menjadi perhatian utama. Aparat penegak hukum diminta memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta ruang yang aman selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.
PP PMKRI menegaskan bahwa keberanian korban melaporkan dugaan kekerasan seksual harus direspons dengan proses hukum yang serius, bukan justru dihadapkan pada tekanan atau perlakuan yang dapat membuat korban kembali mengalami penderitaan.
Dengan turunnya PP PMKRI dalam pengawalan kasus ini, organisasi mahasiswa tersebut memastikan bahwa persoalan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang tidak hanya menjadi perhatian di tingkat daerah, tetapi juga menjadi perhatian organisasi di tingkat nasional.
PMKRI menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Jabatan publik bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, dan setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
