SUARANTT.COM,-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) agar menangani secara profesional, independen, dan transparan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
GMKI menilai, kasus ini harus menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana, tetapi juga menyentuh persoalan etika kekuasaan, tanggung jawab moral, serta integritas seorang pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat.
Berdasarkan informasi kepolisian yang diberitakan sejumlah media, seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM, yang berstatus sebagai mahasiswi, telah melaporkan dugaan kekerasan seksual ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.14 WITA. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Dalam laporan tersebut, korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kota Kupang, pada Rabu malam (11/11/2026). Peristiwa itu diduga bermula ketika korban diajak oleh seseorang berinisial EK untuk bertemu dengan Bupati Kupang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan.
Korban mengaku mengalami pemerkosaan sebanyak dua kali. Ia juga menyampaikan adanya pemberian uang sebesar Rp3 juta serta dugaan ancaman agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada pihak lain.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa korban telah mendapatkan pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak, menjalani pemeriksaan medis, serta memperoleh pendampingan psikologis. Sementara itu, penyidik Polda NTT masih melakukan penanganan dan mengumpulkan bukti awal.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua GMKI Cabang Kupang Masa Bakti 2024–2026, Andraviani Fortuna Umbu Laiya, S.H., M.H., menegaskan bahwa GMKI tidak sedang mengambil posisi sebagai hakim untuk menyimpulkan benar atau tidaknya dugaan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa asas praduga tidak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keseriusan laporan maupun hak-hak korban.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan politik pihak mana pun.
JABATAN BUKAN RUANG UNTUK MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN
GMKI Cabang Kupang berpandangan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah aspek yang harus didalami secara serius oleh aparat penegak hukum, terutama dugaan penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, ketimpangan relasi kuasa, serta kemungkinan keterlibatan pihak perantara.
GMKI menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini menjadi gambaran serius tentang bagaimana kekuasaan dan fasilitas negara diduga digunakan dalam relasi yang melibatkan seorang perempuan muda yang sedang mencari pekerjaan.
Rumah jabatan merupakan fasilitas negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus berada dalam koridor kepentingan kedinasan, kepatutan, dan tanggung jawab seorang pejabat publik.
Selain itu, penyidik juga diminta mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Peran pihak yang diduga mempertemukan korban dengan terlapor, termasuk konteks pemberian uang, harus ditelusuri berdasarkan fakta dan alat bukti.
GMKI juga mengingatkan bahwa tanggung jawab etik seorang pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan proses pidana. Seorang kepala daerah terikat sumpah jabatan, kewajiban menaati peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat.
TUJUH DESAKAN GMKI CABANG KUPANG
Atas persoalan tersebut, GMKI Cabang Kupang menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, mendesak Bupati Kupang untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat serta tidak menggunakan jabatan, kewenangan, maupun pengaruhnya untuk memengaruhi korban, saksi, ataupun proses penyelidikan. Bupati juga diminta mempertimbangkan pembatasan keterlibatan dalam urusan yang berpotensi bersinggungan dengan penanganan perkara demi menjaga independensi proses hukum.
Kedua, mendesak Polda NTT untuk bekerja secara independen, transparan, dan profesional dalam mengungkap laporan tersebut, termasuk mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dan kemungkinan unsur tindak pidana perdagangan orang.
Ketiga, meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya laporan atau korban lain tanpa membangun asumsi bahwa peristiwa serupa telah terjadi. Setiap pihak yang bersedia memberikan keterangan harus mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas.
Keempat, mendorong percepatan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa perlakuan istimewa karena jabatan maupun kedudukan sosial.
Kelima, mendesak Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT memastikan perlindungan menyeluruh terhadap korban, termasuk perlindungan fisik, pendampingan hukum, pelayanan medis, pemulihan psikologis, dan dukungan sosial.
Keenam, meminta DPRD Kabupaten Kupang, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga pengawasan pemerintahan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak terjadi intervensi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.
Ketujuh, mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak mengambil peran aktif dalam memastikan hak-hak korban dan saksi terlindungi selama proses hukum berlangsung.
KEKUASAAN ADALAH AMANAH, BUKAN KEISTIMEWAAN DI HADAPAN HUKUM
GMKI Cabang Kupang turut mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan penghakiman terhadap korban ataupun membangun opini yang dapat mengganggu independensi penyelidikan.
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai-nilai kekristenan, GMKI menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual, eksploitasi kekuasaan, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi.
“Kekuasaan bukanlah mahkota untuk memperoleh keistimewaan, melainkan amanah untuk melayani. Jabatan boleh memberikan seseorang kewenangan, tetapi tidak pernah memberikan hak untuk melampaui martabat dan hak asasi manusia,” demikian sikap GMKI Cabang Kupang.
GMKI menilai, peristiwa yang menjadi perhatian publik ini harus menjadi pengingat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang menduduki jabatan, tetapi juga tentang seberapa besar ia menghormati martabat manusia.
Hukum harus berdiri di atas semua orang. Tidak boleh ada keistimewaan di hadapan hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun pengaruh politik.
Sebab, ketika kekuasaan kehilangan nurani, keadilan harus hadir sebagai suara bagi mereka yang rentan dan tidak berdaya.