SUARANTT.COM,- Aliansi Mahasiswa peduli kebijakan publik kabupaten Timor Tengah Selatan menuding Komisi I DPRD Kabupaten TTS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas menumpuknya sekitar 42 PPPK di kantor DPRD. Juru bicara aliansi, Jitron Finmeta, menyebut keputusan Komisi I sebagai bentuk “ketidakmatangan politik” yang membebani keuangan negara.
Menurut Jitron, Anjab-ABK secara jelas menetapkan kebutuhan pegawai di DPRD. Namun Komisi I melalui sikap penolakan Wakil Ketua Komisi I Yerim Fallo mengganggu proses saat mekanisme penempatan sudah berjalan. “Keberatan itu disampaikan ketika semuanya sudah ‘on progress’. Ini bukan cuma lamban membaca situasi, ini kelalaian politik yang berbiaya mahal,” ujarnya.
Penolakan terlambat tersebut memaksa KemenPAN-RB mengisi formasi melalui kelebihan teknis-guru agar anggaran tidak berubah menjadi SiLPA. Dampaknya: 42 PPPK kini menumpuk tanpa uraian tugas di kantor DPRD yang sudah memiliki tenaga outsourcing. Gaji tetap berjalan, pekerjaan tidak jelas.
“Ini contoh telanjang bagaimana keputusan politik yang sembrono bisa menciptakan pemborosan negara. Kalau fungsi pengawasan saja mereka tidak mampu kelola dengan logis, bagaimana mungkin publik berharap pada kualitas kebijakan lainnya?” tegas Jitron.
Jitron menyebut Komisi I tidak sekadar salah langkah, tetapi gagal membaca konsekuensi jangka panjang yang seharusnya minimal dimiliki setiap pejabat publik. “Keputusan ini lahir tanpa perhitungan dampak, tanpa nalar keberlanjutan, dan tanpa rasa tanggung jawab terhadap uang rakyat. Dan sekarang, ketika kekacauan terjadi, tidak boleh ada pihak yang bersembunyi di balik alasan teknis.”
Aliansi menuntut Komisi I memberikan klarifikasi publik dan bertanggung jawab penuh atas kekacauan penempatan PPPK ini. “Jika mereka yang menciptakan masalah, mereka pula yang harus berdiri di depan publik menjelaskan kegagalan mereka. Tidak boleh ada framing, tidak boleh ada lempar bola.” tutup jitron
