SUARANTT.COM,-Aktivis Nusa Tenggara Timur (NTT), Edwin Nahak, menolak keras wacana penobatan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai “Raja Timur” dalam rangkaian kegiatan karnaval budaya yang dijadwalkan berlangsung di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026).
Edwin Nahak merupakan mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang dan saat ini menjabat sebagai Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Kupang Sanctus Fransiskus Xaverius periode 2025–2026.
Isu mengenai penobatan tersebut sebelumnya dibenarkan oleh Sekretaris DPW PSI Provinsi NTT, Junaidin Mahasan. Ia menyebut prosesi penobatan akan dilakukan oleh para raja di Pulau Timor dan dihadiri sejumlah tokoh adat.
Menanggapi hal itu, Edwin menyatakan penobatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Timor, melainkan sarat kepentingan politik.
“Jika benar penobatan itu dilakukan, saya menilai masyarakat NTT sedang dipertontonkan praktik politik yang dibungkus dengan simbol adat. Jangan sampai kehormatan budaya Timor diperdagangkan demi kepentingan politik sesaat,” kata Edwin.
Ia menilai pemberian gelar “Raja Timur” kepada sosok yang bukan berasal dari Timor maupun tidak memiliki legitimasi adat di wilayah tersebut berpotensi mencederai makna budaya yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat.
Edwin bahkan mengkritik keras pihak-pihak yang terlibat dalam rencana tersebut.
“Menurut saya, ini menunjukkan ada elite di NTT yang kehilangan nalar kritis. Martabat Pulau Timor tidak boleh dijadikan alat legitimasi politik bagi siapa pun. Generasi muda harus berani menjaga marwah daerahnya, bukan membiarkan simbol adat dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edwin mengajak mahasiswa dan kaum muda agar tidak memandang setiap kunjungan maupun agenda politik secara emosional, tetapi dengan sikap kritis.
“Anak muda jangan mudah terpesona oleh simbol-simbol politik. Kita harus mampu membedakan antara penghormatan terhadap budaya dengan kepentingan politik. Kehadiran seorang politisi harus dinilai secara objektif berdasarkan rekam jejak dan dampaknya bagi masyarakat NTT, bukan melalui glorifikasi yang berlebihan,” ujarnya.
Menurut Edwin, masyarakat Timor perlu menjaga independensi lembaga adat agar tidak terseret dalam dinamika politik praktis.
“Budaya adalah identitas masyarakat Timor. Jangan sampai identitas itu kehilangan makna karena dipakai sebagai alat membangun citra politik. Tugas generasi muda adalah menjaga kehormatan adat, bukan menyerahkannya kepada kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.