SUARANTT.COM,-Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusa Cendana (BEM UNDANA) mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang dan disebut terjadi di rumah jabatan. Desakan ini muncul menyusul pemberitaan Kompas.id yang mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik.
BEM UNDANA menilai, perkara ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih karena menyangkut dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik. Penanganannya harus menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan, melindungi korban, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Dalam pernyataannya, BEM UNDANA menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah kekebalan hukum. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, aparat kepolisian tidak boleh ragu, apalagi memberikan perlakuan istimewa dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat ini.
BEM UNDANA juga menyoroti sulitnya wartawan memperoleh informasi dan konfirmasi langsung dari Humas Polda NTT maupun Direktur PPA-PPO terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.
Berdasarkan pantauan wartawan di Mapolda NTT, Jumat (13/11/2026), upaya meminta keterangan langsung belum membuahkan hasil karena pejabat yang hendak dikonfirmasi tidak berhasil ditemui.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius. Menurut BEM UNDANA, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Meskipun proses hukum memiliki batasan informasi demi melindungi korban dan menjaga kerahasiaan penyelidikan, bukan berarti institusi penegak hukum dapat menutup ruang komunikasi kepada masyarakat.
Atas dasar itu, BEM UNDANA mendesak Kapolda NTT untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Kepolisian juga diminta memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan publik.
BEM UNDANA turut menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian, tekanan, maupun ketakutan ketika mencari keadilan. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban berjalan sebagaimana mestinya.
“Jabatan tidak boleh menjadi tameng kekuasaan. Hukum tidak boleh kehilangan keberaniannya hanya karena perkara ini menyeret nama seorang pejabat publik. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperlakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” demikian sikap BEM UNDANA.
BEM UNDANA menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga supremasi hukum, memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan, serta memastikan akuntabilitas pejabat publik.
Bagi BEM UNDANA, keadilan tidak boleh mengenal pangkat, jabatan, maupun kekuasaan. Sebab, ketika hukum mulai tunduk pada kekuasaan, maka kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sedang dipertaruhkan.