SUARANTT.COM,-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kupang angkat bicara menyikapi laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. GMNI menilai persoalan tersebut merupakan perkara serius dan mendesak yang harus segera ditangani secara transparan, profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.
GMNI menegaskan, dugaan tindak pidana kekerasan seksual bukan persoalan biasa. Ini menyangkut martabat manusia, keselamatan perempuan, serta hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.
Ketua GMNI Cabang Kupang, Jacson Marcus, menegaskan bahwa Polda NTT tidak boleh membiarkan perkara ini berlarut-larut. Institusi kepolisian harus menunjukkan keseriusan dan keberanian dalam mengungkap fakta, tanpa terpengaruh jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan politik pihak mana pun.
Menurut GMNI, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), termasuk seorang kepala daerah yang namanya disebut dalam laporan dugaan tindak pidana.
Bagi GMNI, ini bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan persoalan kemanusiaan. Karena itu, jangan ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana, dan jangan ada kompromi yang mengorbankan hak korban.
Di tengah perhatian publik terhadap perkara tersebut, GMNI Cabang Kupang turut menyoroti sulitnya wartawan memperoleh informasi dan konfirmasi langsung dari Humas Polda NTT maupun Direktur PPA-PPO.
Berdasarkan pantauan wartawan di Mapolda NTT, Jumat (13/11/2026), upaya meminta keterangan langsung terkait perkembangan laporan tersebut belum membuahkan hasil karena pejabat yang hendak dikonfirmasi tidak berhasil ditemui.
GMNI memandang bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas institusi kepolisian. Apalagi, perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual dan melibatkan nama pejabat publik tentu menjadi perhatian masyarakat luas.
GMNI memahami bahwa penyidik wajib menjaga kerahasiaan identitas korban dan materi penyelidikan. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup seluruh akses informasi kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui apakah laporan telah ditindaklanjuti, sejauh mana proses penanganannya, serta langkah konkret kepolisian dalam memastikan korban memperoleh perlindungan.
*Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian*
GMNI Cabang Kupang menegaskan bahwa korban dugaan kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan maksimal, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan keamanan dari segala bentuk tekanan dan intimidasi.
Jangan sampai korban justru mengalami penderitaan berlapis akibat lambannya proses hukum, tekanan sosial, atau kemungkinan intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Dalam perkara seperti ini, negara melalui institusi penegak hukum wajib memastikan korban tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi ketimpangan posisi dan kekuatan dengan pihak yang dilaporkan.
GMNI juga mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dugaan terhadap pihak terlapor harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan yang objektif. Namun, asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pengungkapan fakta maupun mengabaikan hak korban.
*GMNI Kupang Desak Polda NTT Segera Bertindak*
Atas persoalan tersebut, GMNI Cabang Kupang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polda NTT:
Segera mengusut laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan tersebut secara serius, profesional, transparan, objektif, dan independen.
Memastikan tidak ada intervensi politik, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu yang memengaruhi proses penanganan perkara.
Memberikan perlindungan maksimal kepada korban, termasuk jaminan keamanan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis.
Menjamin keterbukaan informasi kepada publik melalui Humas Polda NTT tanpa mengabaikan kerahasiaan identitas korban dan kepentingan penyelidikan.
Memeriksa seluruh pihak terkait berdasarkan keterangan dan alat bukti yang sah, tanpa memberikan perlakuan istimewa karena jabatan atau kedudukan sosial.
Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan intimidasi, menghalangi, atau mengintervensi proses penegakan hukum.
GMNI menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh berhenti pada polemik pemberitaan maupun perdebatan di ruang publik. Polda NTT harus membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, tanpa membedakan jabatan dan kekuasaan.
Ini persoalan kemanusiaan yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan, jangan ada kompromi terhadap keadilan, dan jangan biarkan jabatan mengalahkan hukum. Korban berhak mendapatkan keadilan, bukan sekadar janji penegakan hukum.
GMNI Cabang Kupang menilai pengusutan perkara ini bersifat mendesak. Transparansi, keberanian, dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi hal penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penanganan laporan dugaan pemerkosaan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sebagaimana keterangan Direktur PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, kepada Kompas.id, Jumat (13/11/2026).