SUARANTT.COM,-Bupati Kupang Yosef Lede menerima penghargaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kamis, 17 September 2026. Namun, pada momentum yang hampir bersamaan, Kabupaten Kupang tidak tercantum dalam daftar daerah Nusa Tenggara Timur yang disebut meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara.
IPDN menganugerahkan Kartika Pamong Praja Muda sekaligus Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kepada Yosef Lede.
Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan penutupan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara bagi camat dan lurah se-Kabupaten Kupang yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam keterangannya, IPDN menyebut penghargaan tersebut berkaitan dengan komitmen Bupati Kupang dalam memberikan ruang kepada lulusan IPDN untuk menduduki jabatan camat dan lurah di Kabupaten Kupang.
Namun, penghargaan kepada kepala daerah tersebut berbeda konteks dengan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diberikan berdasarkan kategori kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Facebook pribadi Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, sejumlah pemerintah daerah di NTT berhasil membawa pulang penghargaan dalam ajang tersebut.
Pemerintah Provinsi NTT, misalnya, disebut meraih Terbaik I Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Terbaik I Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Dua penghargaan tersebut juga disebut membawa dukungan sebesar Rp4 miliar, masing-masing Rp2 miliar untuk sektor kesehatan dan Rp2 miliar untuk pengelolaan sampah serta lingkungan.
Tidak hanya pemerintah provinsi.
Kabupaten Ende disebut meraih Terbaik I Pendidikan dan Terbaik II Lingkungan.
Kabupaten Ngada meraih Terbaik I Lingkungan, sedangkan Kabupaten Nagekeo meraih Terbaik II Pendidikan.
Sementara itu, Kota Kupang disebut meraih Terbaik II Program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Terbaik III Kesehatan.
Kabupaten Manggarai Timur juga disebut meraih Terbaik II Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Menariknya, dalam daftar yang disampaikan Gubernur NTT tersebut, Kabupaten Kupang tidak tercantum sebagai penerima penghargaan.
Kondisi ini menghadirkan sebuah kontras.
Di satu sisi, Bupati Kupang Yosef Lede memperoleh penghargaan dari IPDN atas kontribusinya dalam mendukung dan memberdayakan alumni pendidikan kepamongprajaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Di sisi lain, Kabupaten Kupang tidak disebut dalam daftar pemerintah daerah NTT yang meraih penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tersebut.
Dua penghargaan itu tentu memiliki konteks yang berbeda. Penghargaan IPDN diberikan kepada figur kepala daerah, sementara apresiasi pemerintah daerah berprestasi ditujukan kepada kinerja pemerintah daerah pada kategori tertentu.
Karena itu, ukuran penghargaan kepada kepala daerah tidak serta-merta dapat disamakan dengan ukuran keberhasilan sebuah pemerintah daerah dalam kompetisi berbasis indikator pelayanan dan pembangunan.
Justru di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan.
Mengapa sejumlah daerah di NTT mampu masuk dalam daftar pemerintah daerah berprestasi, sementara Kabupaten Kupang tidak tercantum dalam daftar tersebut?
Pertanyaan itu semakin menarik karena daerah-daerah yang mendapat penghargaan berasal dari berbagai kategori, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hingga program pembangunan perumahan.
Apalagi, berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur NTT melalui akun Facebook pribadinya, capaian tersebut tidak hanya menjadi penghargaan simbolik. Pemerintah Provinsi NTT disebut memperoleh dukungan Rp4 miliar atas dua penghargaan yang diraih.
Artinya, penghargaan kinerja pemerintah daerah juga memiliki konsekuensi berupa dukungan terhadap program pembangunan.
Sementara Kabupaten Kupang, dalam daftar yang dipublikasikan tersebut, belum memperoleh bagian dari apresiasi tersebut.
Penghargaan untuk kepala daerah tentu patut diapresiasi. Namun, penghargaan kepada figur dan penghargaan terhadap kinerja institusi pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang, tidak masuknya nama daerah dalam daftar tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, terutama terkait indikator pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pembangunan daerah.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya berhenti pada penghargaan yang diterima seorang kepala daerah.
Yang lebih penting adalah apakah kinerja pemerintah daerah mampu menghasilkan capaian yang terukur, diakui melalui indikator pemerintahan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.