SUARANTT.COM,-Kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Kabupaten Kupang diwarnai penolakan warga terhadap rencana Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, untuk melakukan prosesi pengalungan selendang.
Sejumlah warga yang hadir dalam kegiatan tersebut menolak jika pengalungan dilakukan oleh Wakil Bupati. Situasi itu membuat prosesi akhirnya dialihkan kepada empat camat yang turut hadir.
“Waktu itu masyarakat menolak jika Wakil Bupati yang melakukan pengalungan, sehingga akhirnya dilakukan oleh para camat,” ujar seorang mahasiswa yang berada di lokasi, sembari meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Penolakan tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya terkait berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan di wilayah Amfoang.
Dalam forum yang sama, Wakil Bupati Kupang memaparkan kondisi ketertinggalan Amfoang di hadapan Wakil Presiden. Ia menyoroti kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai faktor utama yang berdampak luas, termasuk pada sektor pendidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi rendahnya minat aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas di wilayah tersebut, meskipun pemerintah disebut telah menyediakan gaji dan tunjangan khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, pernyataan itu langsung mendapat bantahan dari seorang kepala sekolah yang turut hadir. Dari arah belakang forum, ia menegaskan bahwa tenaga pendidik di wilayah Amfoang belum menerima tunjangan khusus sebagaimana yang disampaikan.
Sanggahan tersebut sontak menarik perhatian peserta dan mengubah dinamika forum. Dalam rekaman video berdurasi sekitar dua menit yang beredar, momen itu terjadi di hadapan Wakil Presiden.
Meski mendapat bantahan, Wakil Bupati tetap melanjutkan penjelasannya dengan menekankan bahwa persoalan infrastruktur merupakan akar utama berbagai masalah di Amfoang.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan itu menilai, penjelasan tersebut cenderung menyederhanakan persoalan karena hanya menyoroti rendahnya minat ASN, tanpa sepenuhnya menggambarkan kondisi riil yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan.