SUARANTT.COM,-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Papua Selatan menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat.
Aktivis Papua, Susana Kandaimu, menegaskan bahwa karhutla tidak boleh dipandang semata-mata sebagai peristiwa kebakaran hutan. Lebih dari itu, ada kehidupan manusia yang terancam dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta seluruh pihak terkait.
“Ada kehidupan manusia yang terancam, bukan sekadar kebakaran hutan,” tegas Susana saat dimintai tanggapan pada Rabu (21/10/2026).
Menurut Susana, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api ketika kebakaran telah terjadi. Langkah pencegahan dan rehabilitasi kawasan terdampak harus segera dilakukan agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan masyarakat tidak terus menanggung dampaknya.
Hutan memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Ketika hutan terbakar, dampaknya tidak hanya berupa kerusakan vegetasi dan hilangnya habitat satwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas udara, ketersediaan air, kesehatan, serta sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Karena itu, penanganan karhutla harus ditempatkan sebagai persoalan lingkungan sekaligus persoalan kemanusiaan.
573 TITIK PANAS TERDETEKSI DI PAPUA SELATAN
Ancaman karhutla di Papua Selatan juga mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua.
Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan yang merujuk pada informasi BMKG Wilayah V Jayapura, terdapat 573 titik panas (hotspot) yang terdeteksi di wilayah tersebut.
Informasi itu disampaikan dalam diskusi mengenai lingkungan hidup dan degradasi hutan di Papua Selatan yang berlangsung di Kantor Redaksi Jubi pada Selasa (13/10/2026).
Salah satu kawasan yang dilaporkan terdampak kebakaran adalah Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke. Kawasan konservasi seluas 431.425,12 hektare tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem Papua Selatan.
WALHI Papua juga melaporkan sedikitnya 133 titik panas di kawasan Taman Nasional Wasur dan 71 titik panas di Suaka Margasatwa Pulau Dolok.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kawasan konservasi, terutama karena Taman Nasional Wasur memiliki keterkaitan ekologis dengan Rawa Biru, salah satu sumber air penting bagi masyarakat Merauke.
Titik panas merupakan indikator potensi kebakaran yang tetap memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
PENCEGAHAN DAN REHABILITASI TIDAK BOLEH DITUNDA
Susana Kandaimu menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kawasan rawan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta melibatkan masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan.
Selain pencegahan, rehabilitasi kawasan terdampak juga harus menjadi prioritas. Pemulihan perlu disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kondisi ekosistem, sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan dan sumber daya alam di sekitarnya.
Pemerintah dan instansi terkait juga perlu menelusuri penyebab kebakaran secara menyeluruh, memetakan dampaknya terhadap masyarakat, serta memastikan kawasan yang mengalami kerusakan memperoleh penanganan sesuai tingkat kerentanannya.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Susana, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kerusakan lingkungan ditangani dan kehidupan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan.
Ketika hutan rusak, masyarakat berisiko kehilangan sumber air, ruang hidup, dan sumber penghidupan. Karena itu, membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa langkah pencegahan dan pemulihan yang memadai sama saja dengan membiarkan ancaman terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat terus berlangsung.
Pencegahan harus segera dilakukan, rehabilitasi tidak boleh ditunda, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla di Papua Selatan.