SUARANTT.COM,,-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus sikap tegas terhadap dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang saat ini menjadi perhatian publik.
Peristiwa yang diduga terjadi di lingkungan Kantor Gubernur NTT ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan menjadi persoalan serius mengenai perlindungan terhadap perempuan, keamanan ruang pendidikan dan praktik kerja, serta tanggung jawab moral dan kelembagaan pemerintah dalam menjamin lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
PMKRI Cabang Kupang memandang bahwa dugaan tindakan tersebut harus ditangani secara serius, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, apabila dugaan tersebut melibatkan pejabat publik dengan peserta magang, terdapat persoalan relasi kuasa yang tidak boleh diabaikan dalam proses penanganannya.
MENOLAK PERDAMAIAN SEBAGAI PENGGANTI PROSES HUKUM
PMKRI Cabang Kupang secara tegas menolak segala bentuk upaya penyelesaian dugaan tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan apabila perkara tersebut termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kami mengingatkan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, kesepakatan damai, pencabutan laporan, ataupun penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban penegakan hukum apabila perkara tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual.
Bagi PMKRI, keadilan tidak boleh dikompromikan hanya karena adanya relasi kekuasaan, jabatan, kedudukan, ataupun kepentingan tertentu. Hukum harus berdiri di atas prinsip kesetaraan dan tidak boleh memberikan keistimewaan kepada siapa pun.
PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Kami juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak cukup hanya membentuk tim pemeriksaan internal. Langkah tersebut harus disertai komitmen nyata untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan independen, transparan, akuntabel, dan tidak menjadi instrumen untuk melindungi pihak-pihak tertentu.
Lingkungan pemerintahan seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi martabat manusia, bukan tempat yang membuat peserta magang, perempuan, maupun kelompok rentan merasa takut dan tidak aman.
Jabatan publik merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan legitimasi untuk menyalahgunakan kekuasaan atau merendahkan martabat orang lain.
ATAS DASAR ITU, PMKRI CABANG KUPANG MENYATAKAN SIKAP:
1. Mengecam segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual serta menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun, terlebih apabila melibatkan relasi kuasa antara pejabat dan peserta magang.
2. Menolak penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan dan mendesak agar dugaan tindak pidana ini ditangani sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda NTT, untuk melakukan penanganan secara profesional, objektif, transparan, dan independen sesuai kewenangannya, tanpa terpengaruh oleh jabatan maupun kedudukan pihak yang diduga terlibat.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar membuka ruang pengawasan publik terhadap proses pemeriksaan internal serta memastikan tidak terjadi intervensi, konflik kepentingan, maupun perlindungan terhadap pihak tertentu.
5. Mendesak pemerintah dan lembaga perlindungan terkait untuk menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta pemulihan korban tanpa intimidasi dan diskriminasi.
6. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan peserta magang di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov NTT agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
7. Mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal proses penanganan perkara ini dengan tetap menghormati privasi dan martabat korban serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
KEADILAN TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEKUASAAN
PMKRI Cabang Kupang menegaskan bahwa keberpihakan terhadap korban bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diduga terlibat tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil. Namun, pada saat yang sama, korban harus mendapatkan perlindungan dan akses terhadap keadilan.
Kami tidak ingin kasus ini berhenti hanya karena adanya kesepakatan damai atau tekanan sosial. Kami juga tidak ingin ruang-ruang pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat pengabdian justru menjadi ruang yang mengancam keselamatan dan martabat masyarakat.
Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan keadilan bagi korban tidak boleh berhenti pada kesepakatan di atas kertas.
PMKRI Cabang Kupang akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual kaum muda Katolik dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan martabat kemanusiaan.
