SUARANTT.COM,-Peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026, menjadi momentum bagi Aliansi Cipayung Kota Kupang untuk menyuarakan berbagai persoalan penegakan hukum dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aliansi yang terdiri dari PMKRI, PMII, dan BEMNUS tersebut mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) NTT untuk melakukan audiensi dengan Kapolda NTT, Irjen Pol Reza Arief Dewanto. Dalam audiensi tersebut, mereka membawa lima persoalan utama yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan kepastian penanganan dari aparat penegak hukum.
Lima persoalan itu meliputi kelangkaan BBM bersubsidi yang diduga berkaitan dengan praktik mafia, penanganan proyek tanggul di Kabupaten Malaka, dugaan penyelewengan bantuan rumah pascabencana Seroja, persoalan hunian sementara (Huntara) korban bencana di Flores, hingga mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku dengan nilai anggaran Rp44,95 miliar.
Bagi Cipayung Kota Kupang, Hari Pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap jasa para pejuang. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan masa kini juga berarti keberanian memperjuangkan keadilan, melawan korupsi, serta memastikan negara hadir melindungi hak-hak masyarakat.
Lima Persoalan yang Ditagih Cipayung
1. Kelangkaan BBM Bersubsidi dan Dugaan Praktik Mafia
Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar di Kota Kupang maupun sejumlah wilayah daratan Timor menjadi salah satu persoalan yang disoroti Cipayung.
Aliansi menilai persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak cukup diselesaikan dengan menindak operator atau pihak-pihak di tingkat bawah. Aparat penegak hukum didesak menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan penimbun, spekulan, hingga pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan melalui praktik penyalahgunaan distribusi BBM.
Cipayung meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk dugaan modifikasi tangki kendaraan untuk kepentingan penimbunan serta kemungkinan keterlibatan oknum internal apabila ditemukan bukti.
2. Proyek Tanggul Naimana-Motaain Malaka
Persoalan kedua berkaitan dengan pembangunan Tanggul Oanmane dan Tanggul Naimana-Motaain di Kabupaten Malaka dengan anggaran sekitar Rp12 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025.
Proyek yang diharapkan melindungi masyarakat dari ancaman bencana tersebut menjadi sorotan setelah bangunan tanggul dilaporkan mengalami kerusakan hingga jebol.
Cipayung menyoroti proses penanganan perkara yang telah memasuki tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Aliansi juga menyinggung langkah tim penyidik yang turun melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk pengukuran fisik bangunan dan pemeriksaan material konstruksi.
Mereka mendesak agar proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun pihak-pihak tertentu.
3. Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Rumah Korban Seroja
Cipayung juga mempertanyakan kepastian penanganan dugaan penyelewengan dana bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana Badai Seroja di Kabupaten Malaka.
Dengan total anggaran yang disebut mencapai Rp57,5 miliar hingga Rp60,4 miliar, persoalan ini dinilai menyangkut hak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Aliansi menyebut perkara tersebut telah dilimpahkan ke Polda NTT. Namun, mereka menilai belum terdapat kejelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganannya, termasuk penetapan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Cipayung mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti, serta mengumumkan perkembangan perkara secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut mereka, penanganan kasus bantuan bencana tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut hak dan pemulihan kehidupan para korban.
4. Huntara Flores dan Persoalan Bantuan Korban Bencana
Persoalan kemanusiaan di Flores turut masuk dalam daftar tuntutan Cipayung.
Aliansi menyoroti kondisi sejumlah fasilitas Hunian Sementara (Huntara) yang dilaporkan rentan dan mengalami kerusakan, termasuk keluhan masyarakat terdampak bencana yang disebut belum memperoleh bantuan secara memadai.
Bagi Cipayung, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas sementara dan penyaluran bantuan secara administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, kebutuhan dasar, serta kepastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang layak.
Mereka juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kebencanaan dan distribusi bantuan.
5. Mangkraknya RSP Wewiku dan Anggaran Rp44,95 Miliar
Sorotan kelima diarahkan pada pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku di Kabupaten Malaka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp44,95 miliar.
Mangkraknya pembangunan fasilitas kesehatan tersebut menjadi perhatian karena anggaran yang dialokasikan seharusnya mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses layanan medis.
Cipayung menyinggung sejumlah langkah penanganan perkara, termasuk penggeledahan di Jakarta dan pemblokiran rekening yang dikaitkan dengan mantan Kepala Dinas Kesehatan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Aliansi mendesak aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut, termasuk hasil pemeriksaan ahli terhadap kondisi fisik bangunan dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Bagi mereka, pembangunan fasilitas kesehatan yang mangkrak bukan hanya persoalan proyek yang tidak selesai, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Cipayung Beri Ultimatum, Siapkan Konsolidasi Massa
Atas lima persoalan tersebut, Aliansi Cipayung Kota Kupang menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta Kapolda NTT memberikan kejelasan perkembangan penanganan lima persoalan yang menjadi keluhan masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kedua, menolak segala bentuk kompromi hukum dalam penanganan dugaan penyimpangan proyek infrastruktur, pengadaan fasilitas kesehatan, maupun pengelolaan anggaran kebencanaan.
Ketiga, menyatakan komitmen untuk membangun konsolidasi massa yang lebih besar dan kembali turun ke jalan apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan konkret dalam penanganan berbagai persoalan tersebut.
Cipayung menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
“Hari Pahlawan adalah momentum untuk merdeka dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rakyat NTT membutuhkan penegakan hukum yang nyata, bukan sekadar janji di atas meja audiensi!”
Bagi Cipayung, semangat kepahlawanan tidak hanya diukur dari bagaimana bangsa mengenang jasa para pejuang, tetapi juga dari keberanian generasi hari ini memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
Sebab, ketika hak rakyat dipertaruhkan dan persoalan hukum tidak memperoleh kepastian, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus bersuara.