SUARANTT.COM,-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mengakui adanya proses pelantikan direktur perusahaan Daerah air minum (PDAM) tirta lontar kabupaten kupang.
Hal ini disebabkan, proses seleksi yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri nomor 37 tahun 2018.
Yohanes Mase, selaku ketua DPC PDI perjuangan, menyayangkan proses seleksi hingga pelantikan direktur PDAM.
“Yah kita menyayangkan semua proses yang jadi Polemik, nanti ibu sekretaris DPC yang sampaikan,” Ujar Mase.
Sementara Deasy Ballo Foe, selaku sekretaris DPC partai PDIP, mengatakan bahwa tak mengakui sebab proses seleksi terjadi penyelewengan terhadap peraturan yang ada.
“Kami tidak akui, karena semua yang dilakukan harus sesuai aturan, tidak akui bukan karena berbeda tapi karena aturan,” tutur Deasy Ballo.
Ungkapan ini, senada dengan apa yang disampaikan wakil ketua II DPRD Kabupaten kupang, Sofia De Haan beberapa hari yang lalu.
Menurutnya persyaratan usia dalam permendagri nomor 37 pasal 35 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Dirut Perumda telah di abaikan, dan hal itu tidak dapat dibenarkan.
Sofia De Haan, juga mengatakan masih ada banyak putra putri daerah kabupaten kupang yang berkompeten, memenuhi syarat dan kriteria namun kalau di paksakan akan menjadi persoalan hukum.
Usai mendengar informasi pelantikan dirut PDAM, yang diduga menyalahi aturan, Pimpinan DPRD kabupaten kupang, bersama semua fraksi,mendadak lakukan rapat tertutup di ruang kerja Ketua DPRD.
Usai rapat, belum ada pernyataan resmi dari lembaga DPRD namun saat di jumpai media, beberapa anggota DPRD mengatakan agenda rapat tertutup adalah membahas polemik carut marut proses seleksi dan pelantikan direktur baru PDAM dan banyak masalah lain yang berkaitan dengan kinerja bupati kupang menjelang 100 hari kerja.
Selain itu, Terendus informasi, DPRD akan lakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas proses seleksi dan pelantikan dirut PDAM.
