SUARANTT.COM,-Bupati Kabupaten Kupang Yosef Lede, terlihat berada di bandara El Tari Kupang di tengah polemik penundaan pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik Polda NTT terkait laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang sementara bergulir di Polda NTT.
Keberadaan Yosef Lede di bandara tersebut menjadi sorotan Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB), terlebih ketika sebelumnya pihak kuasa hukum menyampaikan alasan penundaan pemeriksaan karena adanya agenda pemerintahan dan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Kupang.
Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 18 November 2026, Samuel menyampaikan bahwa permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan telah disampaikan langsung kepada penyidik Polda NTT. Alasannya, Yosef Lede memiliki sejumlah agenda pemerintahan yang harus dijalankan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan DPRD.
Namun, fakta yang ditemukan saat ARAAB melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Kupang justru menimbulkan tanda tanya besar. Agenda pembahasan anggaran DPRD masih berlangsung, tetapi Bupati Yosef Lede tidak terlihat menghadiri kegiatan tersebut. Di sisi lain, sejumlah foto yang beredar memperlihatkan Yosef Lede berada disalah satu bandara.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: jika alasan penundaan pemeriksaan adalah karena agenda pemerintahan dan rapat anggaran di DPRD, mengapa Bupati justru terlihat berada di bandara dan tidak menghadiri agenda DPRD tersebut?
Perlu diketahui, agenda pembahasan anggaran DPRD Kabupaten Kupang berlangsung sejak 18 hingga 25 November 2026. Artinya, alasan kesibukan pemerintahan tidak boleh dijadikan ruang untuk menghindari kewajiban memberikan keterangan kepada penyidik. Apalagi, persoalan ini menyangkut laporan dugaan tindak pidana serius yang membutuhkan penanganan hukum secara transparan dan profesional.

ARAAB juga mempertanyakan apakah keberangkatan Yosef Lede ke Jakarta berkaitan dengan upaya menemui pihak-pihak tertentu atau melakukan komunikasi politik di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini memang belum dapat dipastikan, tetapi keberadaan Bupati di bandara, ketidakhadirannya dalam agenda DPRD, serta alasan penundaan pemeriksaan yang disampaikan kuasa hukumnya patut mendapatkan penjelasan terbuka.
Koordinator Umum ARAAB, Feliksius Jewa Dawi, menegaskan bahwa jabatan Bupati tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.
“Jangan sampai alasan agenda pemerintahan hanya menjadi dalih untuk menunda pemeriksaan. Publik membutuhkan kejelasan, bukan alasan yang berubah-ubah. Jika memang ada agenda rapat anggaran di DPRD, mengapa Bupati justru terlihat di bandara dan tidak menghadiri agenda tersebut? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.”
Feliksius juga menegaskan bahwa ARAAB tidak ingin proses hukum terhadap laporan dugaan tindak pidana ini dikaburkan oleh kepentingan politik maupun relasi kekuasaan. Jangan sampai muncul kesan bahwa seseorang yang memiliki jabatan dan jaringan politik dapat dengan mudah mengatur waktu pemeriksaan sesuai kepentingannya sendiri.
“Jangan gunakan jabatan, kekuasaan, ataupun relasi politik untuk membangun kesan seolah-olah hukum bisa dinegosiasikan. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. Rakyat kecil saja harus memenuhi panggilan hukum, lalu mengapa seorang kepala daerah justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan ketika diminta memberikan keterangan?” tegasnya.
ARAAB menyampaikan sikap sebagai berikut:
Mendesak Polda NTT agar segera memberikan kejelasan mengenai jadwal pemeriksaan Bupati Yosef Lede.
Mendesak penyidik agar tetap profesional, transparan, dan tidak memberikan perlakuan khusus karena jabatan maupun kekuasaan.
Meminta Yosef Lede memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaannya di bandara El Tari Kupang ketika alasan penundaan pemeriksaan dikaitkan dengan agenda sidang anggaran unduk di DPRD.
Koordinator Umum ARAAB Secara tegas menolak segala bentuk intervensi, lobi politik, maupun penggunaan relasi kekuasaan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
“Yang jelas kita aliansi akan terus memantau pergerakan bupati kupang Yosef Lede, tidak boleh ada ruang untuk menggunakan relasi kuasa dengan tujuan mengintervensi proses hukum,” tegas Feliksius
Sampai berita ini diterbitkan Bupati Kupang Yosef Lede belum berhasil di konfirmasi. Selain itu belum ada informasi resmi dari pemerintah daerah kabupaten kupang, terkait perjalanan bupati kupang ke Jakkarta.
